Kebijakan Mutasi dan TPP pada PPPK dan PNS Berdasarkan PP ASN 2023

Reporter: Reni Apriani |

Editor: Reni Apriani |

Kamis , 29 Aug 2024 - 16:11

Kebijakan Mutasi dan TPP pada PPPK dan PNS Berdasarkan PP ASN 2023-foto :jpnn.com-

kebijakan mutasi dan tpp pada pppk dan pns berdasarkan pp asn 2023                            radarlebong.bacakoran.co- kebijakan mutasi dan tunjangan kinerja bagi pppk dan pns dalam pp asn 2023, termasuk penyamaan tpp dan pembatasan mutasi di daerah, diharapkan membawa perubahan signifikan bagi asn. 
tunjangan kinerja untuk pppk dan pns
penyamaan tunjangan tambahan penghasilan (tpp)
berdasarkan uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn, tunjangan yang diterima oleh pppk dan pns akan disamakan. pppk juga akan mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (tpp) seperti pns.
baca juga:unboxing dan perbandingan logitech m240 silent bluetooth mouse dengan rexus gb100
namun, pemberian tpp ini masih tergantung pada kebijakan daerah dan ketersediaan anggaran.
di beberapa daerah, seperti kabupaten oku sumatera selatan, tpp tahap 2 sebesar 20 miliar rupiah telah dikucurkan untuk pns dan pppk.
pemberian tpp diatur berdasarkan absensi elektronik, meski penerapan ini belum merata di seluruh daerah.
tpp untuk guru di kepulauan riau
baca juga:sscasn kemenag 2024 kapan dibuka? simak penjelasannya 
guru di kepulauan riau belum menerima tpp berdasarkan absensi, meskipun tenaga teknis di wilayah tersebut sudah menerapkan sistem ini.
tpp yang diberikan kepada guru di daerah tersebut diperkirakan sebesar 2,4 hingga 2,7 juta rupiah per bulan.
pemberian tpp yang diatur berdasarkan absensi diharapkan akan berlaku bagi guru di masa mendatang.
kebijakan mutasi bagi pppk dan pns
status mutasi dalam pp asn
dalam manajemen asn yang diatur oleh uu dan pp sebelumnya, mutasi bagi pppk tidak diatur secara khusus. mutasi hanya berlaku bagi pns, sedangkan p3k diikat oleh kontrak yang bersifat "by name by address".
hal ini berarti p3k tidak dapat mengajukan mutasi tanpa berakhirnya kontrak.
pembatasan mutasi bagi pppk di daerah
di beberapa daerah seperti sumatera selatan, pppk dilarang untuk mengajukan mutasi. contohnya, di kabupaten musi banyuasin (muba), sekda secara tegas melarang mutasi bagi 23.340 pegawai pppk yang baru dilantik selama 5 tahun pertama sejak diangkat.
kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas penempatan pegawai, khususnya di sektor pendidikan.
tantangan guru pppk dalam penempatan
beberapa guru pppk menghadapi tantangan besar dalam penempatan, seperti akses yang sulit menuju lokasi mengajar.
guru di daerah terpencil seperti asib kurnia dari sd negeri muara baru, muba, harus menempuh perjalanan selama 5 jam untuk sampai ke lokasi mengajar.
meskipun demikian, guru seperti asib tetap bersyukur dengan status pppk yang memberikan kepastian dalam karier mereka.
harapan terhadap revisi pp asn
revisi pp asn diharapkan akan membawa kebijakan yang lebih adil bagi pppk, terutama dalam hal mutasi dan tunjangan.
kebijakan baru yang menyetarakan pns dan pppk diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan mutasi bagi pppk, sehingga pegawai di daerah terpencil bisa mendapatkan penempatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lebong, Minggu 10 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan