Pendaftaran PPPK 2024: Info Ini Bisa Membuat Honorer Lega

LOMBOK.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sengaja tidak mengusulkan formasi CPNS 2024.

Alasannya, Pemkab Lombok Tengah masih fokus menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN PPPK.

"Lombok Tengah tidak mengusulkan formasi CPNS di 2024. Jika ada warga yang ingin mendaftar bisa ke daerah lain," kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Tengah Lalu Wardihan di Lombok Tengah, Kamis (22/8).

Dia menyatakan bahwa Pemkab Lomteng tidak mengusulkan formasi CPNS, karena masih fokus menuntaskan masalah honorer agar bisa segera diangkat menjadi PPPK.

Baca Juga: Terbit 3 KepmenPANRB tentang Seleksi PPPK 2024, Simak Kriteria Pelamar

Adapun formasi PPPK 2024 yang diusulkan ke pusat sebanyak 1.665 kursi.

"Pada tahun ini formasi yang diusulkan itu sebanyak 1665 untuk tenaga pendidik, kesehatan dan teknis," katanya.

Namun, soal kepastian jadwal pendaftaran PPPK 2024, Lalu Wardihan mengaku belum tahu.

Dia mengatakan, hal terkait seleksi PPPK 2024 akan dilakukan rapat bersama Kementerian PANRB terlebih dahulu, setelah itu baru bisa disampaikan.

"Kami masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat," katanya.

Dia mengimbau kepada honorer yang ingin melamar pada seleksi PPPK 2024 untuk mulai mempersiapkan diri dari sekarang, sehingga hasil yang dicapai bisa maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

"Pendaftaran PPPK ini tetap dilaksanakan secara transparan. Kami imbau kepada para peserta untuk tidak mudah percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan," katanya.

Diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan melakukan sosialisasi pengadaan PPPK 2024 pada hari ini Jumat, 23 Agustus.

Undangan sosialisasi pengadaan PPPK 2024 sudah dikirim ke instansi-instansi yang akan membuka seleksi PPPK 2024.

Pelaksana Tugas Deputi SDM Bidang Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja menjelaskan, sosialisasi ini penting supaya pemerintah daerah (pemda) dan instansi pusat mengetahui kebijakan pengadaan PPPK 2024.

"Yang diundang pemda dan instansi pusat yang menyelenggarakan rekrutmen PPPK 2024," kata Aba kepada JPNN.com, Selasa (20/8).

Aba mengungkapkan ada dua materi utama yang akan disampaikan pada kegiatan sosialisasi, yaitu kebijakan pengadaan PPPK tahun anggaran 2024.

Satu lagi, yakni mengenai mekanisme pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK 2024. (jp)