JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO- Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 tercatat ada 84.276 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 75.753 desa dan 8.486 kelurahan di Indonesia. Menteri Bahlil menyebut ada 5.700 atau sekitar 6,76 persen dari total desa dan kelurahan di Indonesia yang belum teraliri listrik. Pemerintahan pun menargetkan seluruh desa itu akan mendapatkan akses listrik pada 2030.
Peneliti energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT MIgas) Balikpapan, Dr. Andi Jumardi mengatakan target tersebut strategis dan realistis. Sebab, masih adanya ribuan desa yang belum teraliri listrik menjadi tantangan besar bagi pemerintah, termasuk di wilayah Kalimantan Timur yang dikenal sebagai “lumbung energi nasional.”
“Kalimantan Timur persoalannya karena wilayahnya sulit dijangkau, sehingga perlu ada sumber energi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Andi dikutip, Kamis (18/10) dilansir dari JPNN.COM.
Andi menyebut target tersebut juga sejalan dengan agenda pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat kemandirian dan swasembada energi nasional. Oleh karena itu Andi menilai kebijakan pemerintah yang mulai fokus mengalirkan listrik ke desa-desa terpencil merupakan langkah positif yang patut diapresiasi dan menjadi bagian dari agenda besar swasembada energi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran.
Menurutnya, swasembada energi tidak hanya berhenti pada sektor produksi, tetapi juga harus menyentuh level pengguna akhir. “Dalam Asta Cita itu, swasembada energi berkaitan dengan hilirisasi energi. Selama ini hilirisasi baru sampai sektor downstream, belum menyentuh end user. Target pemerintah sekarang adalah sampai di titik pengguna energi, supaya masyarakat benar-benar merasakan hasilnya,” jelasnya.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Dr. Saipul, M.Si., mengatakan target elektrifikasi desa bukan hanya urusan pembangunan infrastruktur, tetapi juga wujud keseriusan pemerintah dalam mencapai ketahanan energi. Menurutnya, pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan menjadikan energi sebagai prioritas dalam Asta Cita pemerintahan baru.
“Kalau bicara swasembada energi, itu sejajar dengan istilah ketahanan energi. Pemerintah sekarang sudah menjadikannya prioritas nasional, tinggal bagaimana mengukur dan mewujudkannya di lapangan,” kata Saipul.
Dia menjelaskan Indonesia perlu mengacu pada empat indikator utama ketahanan energi yaitu availability (ketersediaan), accessibility (aksesibilitas), affordability (keterjangkauan), dan acceptability (penerimaan) agar kebijakan elektrifikasi tidak berhenti di tataran wacana. “Energi harus tersedia, bisa diakses, terjangkau harganya, dan diterima masyarakat secara lingkungan. Itu esensinya,” ujar Saipul. Saipul menilai target yang dipatok Menteri Bahlil masih dalam batas realistis sepanjang didukung data valid, perencanaan matang, dan pembagian tanggung jawab yang jelas antarinstansi.
“Pemerintah daerah dan perusahaan besar di setiap wilayah harus ikut berperan aktif dalam mendukung program tersebut,” kata Saipul.