LEBONG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Belum juga diumumkan oleh Pemkab Lebong terkait hasil akhir seleksi PPPK Tahap I. Lantas, mulai membuat sejumlah Tenaga Honorer Lepas Terdaftar (THLT) yang telah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I tahun 2024 meradang dengan mendatangi Kantor BKPSDM Lebong pada Senin, (13/10) kemarin.
Kedatangan mereka (THLT,red) kali ini langsung didampingi oleh Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Gading Cempaka Provinsi Bengkulu, yakni Ansori, SH, serta anggota DPRD Kabupaten Lebong Komisi II, Pika Pernandes, SKM. Keterlibatan pengacara dan anggota legislatif menunjukkan bahwa para tenaga honorer serius memperjuangkan kejelasan status mereka sebagai calon ASN melalui jalur PPPK.
Kuasa Hukum Gading Cempaka, Ansori, SH, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi langsung dengan Plt Kepala BKPSDM Lebong. Dari pertemuan itu, diketahui bahwa ada dua permasalahan utama yang menyebabkan belum terbitnya hasil akhir seleksi PPPK tahap I di Lebong.
"Pertama, terkait penginputan data tenaga honorer yang sudah dinyatakan lolos ke sistem BKN. Kedua, masih ada persetujuan yang belum ditandatangani oleh pejabat berwenang. Dua hal ini menjadi penghambat proses administrasi," ujar Ansori.
BACA JUGA:Bongkar Kecurangan Seleksi PPPK di Lebong, Kejari Pulbaket & Puldata
Lebih lanjut, pihak BKPSDM Lebong menyampaikan komitmen untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan, BKPSDM akan memanggil Kabid Mutasi dan pegawai pengelola data untuk dimintai klarifikasi serta percepatan input data.
Selain itu, BKPSDM juga berencana melakukan kunjungan langsung ke kantor BKN pusat dan BKN Palembang, untuk mengklarifikasi kendala teknis yang berkaitan dengan sistem website yang sempat ditutup.
"Yang jelas, kami diminta menunggu kabar baik dalam dua atau tiga hari ke depan. Pihaknya memastikan langkah hukum akan tetap disiapkan jika tidak ada kejelasan konkret dalam waktu tersebut," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lebong, Pika Pernandes, SKM, turut menyuarakan dukungannya terhadap perjuangan para tenaga honorer ini. Ia menyampaikan bahwa dirinya hadir mewakili aspirasi para peserta PPPK, khususnya dari wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) III, termasuk Kecamatan Lebong Selatan.
"Kami dari DPRD akan terus mengawal proses ini. Para honorer sudah mengikuti prosedur seleksi secara sah dan mereka berhak mendapatkan kejelasan atas status mereka," ujar Pika.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan PPPK. Menurutnya, tahapan seleksi harus berjalan sesuai regulasi yang berlaku, tanpa celah kecurangan atau kelalaian dari pihak penyelenggara.
"Kita tidak ingin ada kecolongan dalam proses ini. Bila dalam dua atau tiga hari ke depan tidak juga ada kejelasan, maka kami akan terus mengejar hingga tuntas. Ini menyangkut nasib dan masa depan puluhan bahkan ratusan tenaga honorer," tambahnya.