JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Honorer Satpol PP di Jakarta yang lulus PPPK 2024 tahap 1 tiba-tiba dianulir. Alasannya pun tidak masuk akal dan terkesan dibuat-buat.
Almondo, honorer Satpol PP Jakarta yang dimutasi ke Dinas Perhubungan mengaku tidak percaya dengan kebijakan Pemprov Jakarta yang membatalkan kelulusannya pada Juli 2025.
Padahal, dia sudah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus seleksi PPPK tahap 1.
"Saya tidak terima dengan pembatalan ini karena alasannya saya melanggar disiplin,' kata Almondo kepada JPNN, Minggu (27/7).
Dia menceritakan, pada Januari-Maret 2024 tidak bekerja aktif karena mengalami depresi sehingga harus dirawat. Dalam masa pengobatan itu, Almondo tetap menerima gaji bulanan.
Kemudian, April 2024 dia kembali aktif bekerja.
Saat seleksi PPPK 2024 tahap 1, Almondo mengikuti tes dan memilih formasi Satpol PP. Pilihan tersebut pun didukung pimpinan Dinas Perhubungan dengan menerbitkan surat keterangan bekerja sebagai syarat untuk melamar.
Saat seleksi administrasi hingga kompetensi, Almondo dinyatakan lulus. Namun, tiba-tiba pada Desember 2024, terbit surat pemecatan Almondo sebagai pegawai tidak tetap (PTT) dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta.
"Saya kaget kenapa tiba-tiba dipecat dengan alasan melanggar disiplin dan tanpa surat peringatan pula," ucapnya.
Seharusnya, ujar Almondo, PTT tidak bisa langsung dipecat kecuali melalui SP1 hingga SP3. Anehnya, kalau alasan tidak masuk kerja 3 bulan, kenapa baru dipecat Desember 2024 dan bukan April 2024.
Dia merasa mendapatkan perlakuan diskriminasi karena pembatalan kelulusannya tidak melalui prosedur yang jelas.
Sementara itu, Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah menilai kebijakan Pemprov Jakarta yang membatalkan kelulusan Almondo bentuk kesewenang-wenangan pejabat. Kejadian ini menambah daftar panjang keanehan pengelolaan kepegawaian di Jakarta.
"Agak lain Jakarta ini. Honorer bodong dibiarkan jadi ASN PPPK. Yang sudah lulus seleksi malah dianulir," kritiknya.
Fadlun mengaku mendapatkan laporan banyaknya permainan data honorer di Jakarta. Hal ini sangat merugikan honorer khususnya Satpol PP yang selalu didiskriminasi.
Honorer Satpol PP, lanjutnya, punya skill khusus, tetapi malah dimutasi ke dinas lain. Ketika formasi Satpol PP dibuka dan kemudian dilamar, malah honorernya dibatalkan kelulusannya.