Selain pembangunan fisik, Pemdes Kampung Dalam juga menyalurkan BLT DD kepada 17 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp 1.800.000 untuk periode Januari hingga Juni 2025 atau selama dua triwulan.
Penetapan penerima dilakukan melalui proses validasi oleh tim verifikasi dan hasilnya disahkan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
Kriteria penerima mengacu pada petunjuk teknis dan operasional, yakni warga miskin ekstrem, lanjut usia, serta penderita penyakit kronis.
“Dengan adanya bantuan ini, kami berharap warga penerima bisa menggunakannya untuk kebutuhan pokok seperti pangan, pengobatan, dan pemenuhan gizi keluarga,” ujar Irwan.
Irwan juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Ia meminta Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan pekerja yang terlibat agar bekerja profesional, sesuai dengan perencanaan, gambar desain, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
“Masyarakat juga harus aktif ikut mengawasi. Jangan sampai pekerjaan ini melenceng dari rencana. Kami ingin semua kegiatan selesai tepat waktu dan sesuai harapan,” tegas Irwan.
Camat Lebong Utara, Ades Sartika, SH, memberikan penegasan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak boleh asal-asalan.
Ia meminta agar proyek dilakukan secara transparan, melibatkan masyarakat, dan mengikuti desain serta RAB yang telah disusun.
“Anggaran yang digelontorkan sewaktu-waktu bisa diaudit oleh pihak Inspektorat atau lembaga lainnya. Maka dari itu, administrasi dan bukti penggunaan anggaran harus lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Camat.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan desa adalah bentuk tanggung jawab publik yang akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari.
Oleh sebab itu, kualitas pekerjaan dan transparansi penggunaan anggaran harus menjadi prioritas utama.