JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Usulan honorer R2/R3 untuk mengisi DRH PPPK sudah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Aspirasi itu disampaikan Forum Honorer R2 dan R3 serta Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI), saat berdiskusi dengan KemenPAN-RB yang dijembatani Mardani Ali Sera, anggota Komisi II DPR RI.
"Diskusi kemarin dengan KemenPAN-RB yang dijembatani Pak Mardani Ali Sera banyak dihadiri bukan hanya dari kalangan honorer R2 dan R3, tetapi juga AP3KI," kata Ketum AP3KI Nur Baitih kepada JPNN, Jumat (28/2).
Dia mengungkapkan dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan KemenPAN-RB Suryo Hidayat, banyak masalah disampaikan AP3KI di antaranya sebagai berikut:
1. Meminta kepada pemerintah agar honorer R2 dan R3 bisa mengisi daftar riwayat hidup (DRH) sebelum PPPK tahap 2 berakhir.
"Harapan kami, Maret ini sudah berproses. Kenapa kami mendesak segera karena di lapangan banyak honorer yang sudah ikuti proses seleksi dan terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dirumahkan atau dialihkan menjadi outsourcing," terangnya.
Tidak hanya itu, banyak honorer masuk usia kritis. Nur Baitih mencontohkan, Juni mendatang tidak sedikit yang masuk usia 58 tahun.
Jika mereka tidak diberi kesempatan, maka selesai proses seleksi PPPK tahap 2, sudah pensiun. Mereka pasti tidak bisa mengisi DRH, apalagi dapat NIP PPPK.
2. Meminta KemenPAN-RB dan BKN mencarikan solusi bagi honorer yang tidak memenuhi syarat (TMS), baik di PPPK tahap 1 maupun 2. Padahal, KemenPAN-RB dan BKN sudah mengimbau instansi agar tidak ada TMS pada tahap 2.
"Teman-teman yang TMS tahap 1 berharap bisa memenuhi syarat (MS) di tahap 2. Namun, nyatanya di lapangan banyak yang tetap TMS," terangnya,
3. AP3KI mengimbau kepada pemerintah agar honorer yang sudah ASN PPPK bisa mendapatkan pensiun. Sebab, di lapangan banyak PPPK yang sudah pensiun dan tidak mendapatkan apa pun.
"Jaminan kesehatan mereka, bahkan langsung terputus. Ini real terjadi di lapangan sekarang," tegasnya.
Nur Baitih mengaku lega karena semua aspirasi yang disampaikan mendapat respons positif baik dari Mardani maupun KemenPAN-RB.
Sebagai tindak lanjut, ujarnya, Mardani Ali Sera akan menyurat MenPAN-RB Rini Widyantini agar harapan honorer terutama R2 dan R3 segera berproses DRH pada Maret 2025.
Nur menceritakan dalam diskusi, KemenPAN-RB banyak menjelaskan mekanisme pengangkatan PPPK. Dimulai dari pengusulan formasi sampai proses seleksi