JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Dosen FISIP Universitas Parahiyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono menilai kebijakan sub-pangkalan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.
Hal itu diungkapkan Kristian dalam diskusi ekonomi Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) di Bandung pada Kamis (20/2).
Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membenahi kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram atau gas melon melalui sub-pangkalan.
Kebijakan yang bertujuan menekan kebocoran subsidi itu dinilai bisa memangkas rantai distribusi sehingga tak terlalu panjang.
"Kalau misalnya ini (sub-pangkalan) dijadikan solusi ya, pangkalan-pangkalan agak lebih dekat dan lebih memastikan bahwa distribusinya bisa sampai ke masyarakat. Menurut saya, ya, bisa jadi solusi (menekan harga gas LPG 3 kg)," ujar Kristian.
Menurut Kristian, pemerintah tinggal menunjukkan konsistensinya dalam penerapan kebijakan ini.
Sub-pangkalan, kata dia, harus bisa menjadi solusi pamungkas dalam penanganan harga gas subsidi yang dijual terlampau mahal.
Selain itu, ia juga mewanti-wanti agar penunjukan sub-pangkalan LPG dilakukan secara transparan dan terbuka. Sebab, Kristian menilai akan ada banyak pihak yang menginginkan peran tersebut.
"Karena kan bernilai ekonomi, apa pun yang bernilai ekonomi pasti menggiurkan. Sudah gitu dicampur dengan kepentingan ekonomi dan politik, perkawinan yang paling menguntungkan dan semua orang mencari itu semua. Nah, sekarang tinggal kalau misalnya peluang ini ingin ditutup, maka ya penunjukan pangkalannya harusnya terbuka kepada publik," kata dia.
Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjajaran (Unpad), Prof Bayu Kharisma menyebut pembentukan sub-pangkalan juga harus diikuti pembenahan tata kelola distribusi LPG 3 kilogram.
Sebab, pada awal pemberlakuan kebijakan ini, justru ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon itu akibat tata niaga distribusinya yang belum optimal.
Pemerintah, kata dia, harus memastikan gas subsidi tersalurkan dengan tepat sasaran, alih-alih diterima oleh kalangan kelas atas.
"Berarti otomatis ada hal yang salah, distribusinya salah. Sangat penting dilakukan, tinggal implementasinya. Jangan sampai dalam hal ini, kebijakan dan di bawahnya berbeda," kata Prof Bayu. (jp)