JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Ia mengaku akan memanggil pihak dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Minggu ini saya akan panggil Dirjen Pajak, kemudian dari BSSN, termasuk Kominfo untuk kita evaluasi permasalahannya apa secara detail, supaya tidak terjadi hal serupa," kata Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).
Mantan Panglima TNI itu mengaku belum mengetahui dugaan bocornya 6 juta data NPWP itu. Karena itu, pihaknya akan meminta tanggapan dari Ditjen Pajak yang bertanggungjawab terhadap data NPWP.
Baca Juga: Insiden Enea Bastianini Vs Jorge Martin di Mata Mantan Rider
"Apakah Ditjen Pajak juga pada waktu itu sebagai bagian dari tidak yang menyimpan datanya di PDNS 2, ini juga bisa, dan apa kira-kira kelemahan sehingga bisa terjadi hal seperti ini," ucap Hadi.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP).
"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, Kamis (19/9).
Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia menyebut, sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp 150 juta. (jp)