Namun, Febri juga menekankan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya terletak pada DPRD, tetapi juga pada pemerintah daerah.
"Meskipun dana Pokir terbatas, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan masyarakat. Dengan komitmen bersama antara DPRD dan Pemda, kami yakin program-program yang kami ajukan, jika memang dibutuhkan masyarakat, akan didukung oleh pemerintah," ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa menjadi anggota DPRD adalah amanah besar yang harus diemban dengan serius. Koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan program pembangunan yang diajukan tetap menjadi prioritas dan bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Program ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk masyarakat Bengkulu Utara. Oleh karena itu, tanggung jawab ini harus kami emban bersama-sama dengan pemerintah," pungkas Febri.