TAPERA, Bisakah Menjadi Solusi Untuk Masyarakat Indonesia?

Reporter: Rendra Sutanto |

Editor: Rendra Sutanto |

Minggu , 28 Jul 2024 - 11:10

TAPERA, Bisakah Menjadi Solusi Untuk Masyarakat Indonesia--Tangkapan Layar

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - TAPERA, singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat, adalah program pemerintah Indonesia yang dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah.

Program ini diwajibkan bagi seluruh pekerja di Indonesia, dengan pemotongan 3% dari pendapatan mereka.

TAPERA ditujukan khususnya untuk individu dengan penghasilan rendah, yakni di bawah Rp8 juta per bulan, agar mereka dapat mengakses rumah subsidi dengan bunga pinjaman yang relatif rendah, yaitu 5% dan tenor hingga 30 tahun.

Mekanisme TAPERA

TAPERA mengharuskan pemotongan sebesar 3% dari pendapatan pekerja, yang nantinya dikelola oleh manajer investasi.

Bagi mereka yang memenuhi syarat, TAPERA menyediakan fasilitas KPR untuk rumah pertama yang bersubsidi.

Program ini juga mengharuskan pekerja dengan penghasilan di atas Rp8 juta untuk berpartisipasi, meskipun manfaat langsung dari TAPERA terbatas pada mereka yang berpenghasilan di bawah ambang batas tersebut.

Masalah dan Tantangan TAPERA

Salah satu masalah utama dengan TAPERA adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kasus-kasus korupsi dan pengelolaan dana yang buruk di masa lalu telah menyebabkan ketidakpercayaan yang mendalam.

Misalnya, terdapat laporan bahwa dana TAPERA yang telah dikumpulkan sejak 2016 belum cair untuk lebih dari 100.000 peserta.

Hal ini menambah keraguan tentang kemampuan pemerintah dalam mengelola dan menyalurkan dana dengan efektif.

tapera, bisakah menjadi solusi untuk masyarakat indonesia?                            radarlebong.bacakoran.co - tapera, singkatan dari tabungan perumahan rakyat, adalah program pemerintah indonesia yang dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah.
program ini diwajibkan bagi seluruh pekerja di indonesia, dengan pemotongan 3% dari pendapatan mereka.
tapera ditujukan khususnya untuk individu dengan penghasilan rendah, yakni di bawah rp8 juta per bulan, agar mereka dapat mengakses rumah subsidi dengan bunga pinjaman yang relatif rendah, yaitu 5% dan tenor hingga 30 tahun.
baca juga:rumah subsidi untuk asn lewat tapera mulai disosialisasikan
mekanisme tapera
tapera mengharuskan pemotongan sebesar 3% dari pendapatan pekerja, yang nantinya dikelola oleh manajer investasi.
bagi mereka yang memenuhi syarat, tapera menyediakan fasilitas kpr untuk rumah pertama yang bersubsidi.
program ini juga mengharuskan pekerja dengan penghasilan di atas rp8 juta untuk berpartisipasi, meskipun manfaat langsung dari tapera terbatas pada mereka yang berpenghasilan di bawah ambang batas tersebut.
masalah dan tantangan tapera
salah satu masalah utama dengan tapera adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
kasus-kasus korupsi dan pengelolaan dana yang buruk di masa lalu telah menyebabkan ketidakpercayaan yang mendalam.
misalnya, terdapat laporan bahwa dana tapera yang telah dikumpulkan sejak 2016 belum cair untuk lebih dari 100.000 peserta.
hal ini menambah keraguan tentang kemampuan pemerintah dalam mengelola dan menyalurkan dana dengan efektif.
baca juga:honorer & asn pppk tolak tapera, mending fasilitasi uang muka, cicilan murah
tumpang tindih dengan program lain
program tapera dinilai mengalami tumpang tindih dengan program jaminan sosial lainnya seperti jht (jaminan hari tua) dan bpjs ketenagakerjaan.
banyak masyarakat merasa bahwa tapera tidak memberikan manfaat tambahan yang signifikan dibandingkan dengan program-program jaminan sosial yang sudah ada.
misalnya, meskipun tapera menyediakan fasilitas kredit dengan bunga rendah, banyak pekerja yang merasa tidak mendapatkan keuntungan nyata jika mereka sudah memiliki rumah atau jika pendapatan mereka melebihi batas yang ditetapkan.
batasan dan pembatasan
program tapera juga memiliki berbagai pembatasan yang mengurangi fleksibilitasnya.
rumah yang dapat dibeli dengan kpr tapera terbatas pada rumah subsidi dengan lokasi yang sering kali kurang strategis.
hal ini menyebabkan banyak peserta yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan nilai maksimal dari program ini.
pembatasan juga mencakup hanya rumah pertama dan penghasilan di bawah rp8 juta, yang mengabaikan kebutuhan rumah kedua atau rumah bagi mereka dengan penghasilan lebih tinggi.
baca juga:gaji honorer tidak seberapa, mau dipotong tapera, kebijakan aneh
perbandingan dengan program di negara lain
filipina memiliki sistem serupa yang dikenal sebagai pag-ibig fund. berbeda dengan tapera, sistem ini menawarkan lebih banyak fleksibilitas.
penghasilan pekerja dengan batasan di bawah ₱1500 dikenakan kontribusi 3% (1% dari pekerja dan 2% dari pemberi kerja), sedangkan untuk penghasilan lebih tinggi, kontribusi dibagi rata antara pekerja dan pemberi kerja.
program ini memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, dengan 83% warga merasa puas, dan tidak ada batasan ketat seperti yang berlaku di tapera indonesia.
malaysia dan singapura
malaysia dan singapura juga menerapkan sistem tabungan wajib dengan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan indonesia.
malaysia menerapkan kontribusi sekitar 20%, sementara singapura mencapai hampir 40%.
sistem di negara-negara ini terintegrasi dengan layanan kesehatan, pensiun, dan perumahan, memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada warganya.
di kedua negara ini, program-program tersebut terbukti berhasil dan diterima dengan baik oleh masyarakat.
baca juga:soal tapera, senator: perlu langkah politik menunda atau menghentikan kebijakan
efektivitas tapera
program tapera memang memiliki niat baik untuk meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
namun, untuk menjadi efektif, tapera memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek, termasuk transparansi, pengelolaan dana yang lebih baik, dan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat.
belajar dari keberhasilan negara-negara seperti filipina, malaysia, dan singapura dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana meningkatkan implementasi dan manfaat tapera di indonesia.
rekomendasi untuk perbaikan

peningkatan transparansi dan akuntabilitas: pemerintah perlu memastikan bahwa dana tapera dikelola dengan transparan dan akuntabel untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.
penyesuaian program: mempertimbangkan penyesuaian terhadap batasan program untuk mencakup lebih banyak kelompok masyarakat dan mengurangi tumpang tindih dengan program jaminan sosial lainnya.
pendidikan dan sosialisasi: meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tapera melalui sosialisasi yang efektif untuk mengurangi kebingungan dan meningkatkan partisipasi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lebong, Minggu 10 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan