Ganti Menteri, Nadiem Optimis Platform Teknologi Pendidikan RI Tetap Jalan

--

Studi Oliver Wyman mendapati, intervensi teknologi dalam transformasi pendidikan di Indonesia berdampak signifikan untuk penggunanya, khususnya guru dan kepala sekolah di desa dan di kota. Intervensi itu salah satunya diterapkan melalui platform Rapor Pendidikan, Platform Merdeka Mengajar (PMM), Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), dan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, temuan ini meyakinkannya bahwa gerakan Merdeka Belajar, termasuk lewat penggunaan platform-platform teknologi pendidikan tersebut akan dapat terus dimanfaatkan guru, kepala sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Saya merasa jauh lebih pede, jauh lebih optimis bahwa mau menterinya siapa, mau presidennya siapa, gerakan ini akan terus berjalan karena udah dimiliki (guru dan kepala sekolah)," kata Nadiem di serah terima laporan Peran Teknologi dalam Transformasi Pendidikan di Indonesia: Tinjauan terhadap Dampak Terkini Gerakan Merdeka Belajar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Rabu (6/12/2023).

Nadiem mengatakan, perangkat pendidikan RI seperti Platform Merdeka Mengajar sebelumnya dikenal sebagai platform milik kementerian. Namun, studi menunjukkan bahwa perangkat teknologi Merdeka Belajar diadopsi di satuan-satuan pendidikan.

"Ketika menjadi platform partisipasi dari masing-masing guru, itu pasti akan sustainable dan pasti akan survive," tuturnya.

Teknologi buat Naikkan Kualitas Pendidikan RI
Studi peran teknologi pada transformasi pendidikan RI ini memakai wawancara dengan guru dan kepala sekolah untuk menelusuri pemanfaatan perangkat teknologi Kemendikbudristek di lapangan. Data Kemendikbudristek terkait kinerja dan penggunaan platform teknologi pendidikan serta survei pada 130.000 responden juga dipakai untuk mengumpulkan masukan dari guru dan kepala sekolah di berbagai daerah.

Menurut studi ini, Indonesia tengah mengatasi akar masalah di Indonesia dengan inisiatif kurikulum dan memberikan pelatihan yang lebih baik bagi para guru lewat pemanfaatan teknologi.

Claudia Wang, Partner dan Asia Pacific Education Practice Lead di Oliver Wyman menjelaskan, sebagaimana negara-negara di dunia sedang mereformasi pendidikan dengan teknologi agar lebih cerdas, negara berkembang, termasuk Indonesia perlu fokus berstrategi sesuai konteks di wilayahnya dan memprioritaskan kebutuhan paling mendesak.

"Dalam hal ini, Indonesia dengan gerakan Merdeka Belajar menuju arah yang benar," kata Wang.

PMM buat Peningkatan Kualitas Guru
Studi mendapati, 60% guru melaporkan sudah menggunakan lebih dari tiga fitur di Platform Merdeka Mengajar (PMM). Sedangkan 40% lainnya terfokus menggunakan PMM untuk mempelajari fitur wawasan implementasi kurikulum baru di "Kurikulum Merdeka", inspirasi bahan ajar di "Perangkat Ajar", dan asah keterampilan di "Pelatihan Mandiri".

Temuan ini mengindikasikan adanya upaya proaktif guru-guru di Indonesia untuk menjelajahi fitur di PMM. Sebagai gambaran, per Oktober 2023, 85% guru di Indonesia tercatat sudah log in ke platform pembelajaran guru dan kepala sekolah ini.

Per November 2023, sekitar 21 ribu modul perangkat ajar sudah diunduh 7 juta kali oleh 880.000 akun unik guru dan kepala sekolah. Ini artinya, secara umum, 1 guru mengunduh 8 materi Perangkat Ajar saat memakai PMM dan 39% pemilik akun secara nasional memakai PMM beberapa kali seminggu, baik yang berasal dari daerah 3T maupun yang tidak.

"Memakai PMM tidak harus online. Mereka bisa pakai Pelatihan Mandiri, capaian pembelajaran, regulasi, semuanya ada. Jadi dengan hadirnya teknologi, bisa menyatukan semuanya. Jadi anggapan bahwa ini khusus bagi yang di kota, yang internetnya bagus, itu terpatahkan," kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani.

Nunuk menambahkan, PMM memungkinkan guru mendapat hak yang sama dalam memperoleh pelatihan. Dengan demikian, guru dapat meningkatkan kompetensi dari daerah masing-masing tanpa perlu menunggu undangan pelatihan dari pemda atau pemerintah pusat.

"Jadi yang paling mendasar berubah itu perilaku guru. Dulu pelatihan online berbayar, yang luring harus surat tugas dulu, guru tua dulu, yang muda tidak dapat kesempatan. Sekarang kalau mau, bisa meningkatkan kompetensi," tuturnya.

"Ini memberikan kesempatan pada guru akses yang disediakan kementerian, inklusif bagi guru siapapun di Indonesia," imbuhnya. (*)

Tag
Share