Dewan Bengkulu Utara Minta OPD Gerak Cepat Maksimalkan Serapan Anggaran 2023

BENGKULU UTARA - Pasca disahkannya RAPBD Perubahan Tahun 2023, dengan waktu yang cukup singkat beberapa bulan ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara diminta gerak cepat sesuai aturan untuk melakukan serapan anggaran tersebut. Dimana, hal ini diungkapkan oleh DPRD Bengkulu Utara sejak mulai melakukan pembahasan umum, Nota Keuangan terkait rencana Perubahan APBD 2023 yang diterima dari Pemkab Bengkulu Utara dalam Paripurna DPRD.

Setelah menerima Nota Keuangan tersebut, masing-masing fraksi DPRD DPRD BU menyampaikan tanggapan fraksinya.

Yangmana, bukan hanya terkait dengan raperda APBD Perubahan, namun terkait dengan keluhan masyarakat yang direspon oleh DPRD.

Keluhan masyarakat tersebut juga harus didengarkan oleh pemerintah dan disampaikan DPRD dalam kegiatan resmi paripurna DPRD. Masing-masing fraksi DPRD BU meminta program-program yang diajukan dalam RAPBD Perubahan dan dibahas dengan DPRD bukan hanya sekadar diajukan. Program-program tersebut harus benar-benar bisa dilaksanakan dan memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Baca Juga: Erie Suzan & Fildan Bakal Goyang Pesta Rakyat HUT Lebong

"Setelah disahkan APBD Perubahan tersebut, maka masing-masing OPD harus benar-benar diminta bekerja keras menyelesaikan seluruh program yang sudah disetujui untuk dilaksanakan," ujar Wakil Ketua I DPRD BU Juhaili, S.IP.

Juhaili pun mengingatkan, menjelang akhir tahun, masing-masing OPD memiliki waktu yang sangat sedikit untuk mengerjakan program-program dalam APBD Perubahan. Namun hal tersebut tidak boleh menjadi alasan atau penyebab pekerjaan yang sudah disetujui tidak dikerjakan atau tidak terlaksana dengan maksimal. Selain itu, Sebelum APBD Perubahan disahkan dewan juga meminta seluruh OPD untuk mempertimbangkan faktor cuaca di akhir tahun, terutama OPD-OPD yang memiliki program fisik. Sehingga seluruh pekerjaan fisik harus menjadi catatan untuk segera dilakukan tahapan agar bisa dilaksanakan lebih awal.

“Karena bagaimanapun masyarakat menunggu program pemerintah. Setiap program juga ada output yang menjadi target dan sangat sayang sekali jika sampai tidak terlaksana. Sehingga program yang dikerjakan bukan hanya tepat mutu, namun juga tepat waktu. Tidak ada keterlambatan yang alasannya karena faktor cuaca, karena akhir tahun yang ditutup dengan musim hujan lazim terjadi di BU," bebernya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, pengawasan pekerjaan juga harus dilakukan ketat oleh OPD-OPD. Di samping DPRD juga akan melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD. Masing-masing fraksi mengkritisi secara umum program masing-masing yang diajukan oleh OPD-OPD. Hal ini tujuannya untuk memastikan program tersebut benar-benar dibutuhkan masyarakat dan bisa dilaksanakan dalam waktu singkat tersebut. Ia juga menegaskan jika DPRD BU berkomitmen dalam mengawal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga setiap pembangunan harus benar-benar merupakan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan pemerintah.

"Saya minta ada pekerjaan yang dikerjakan terburu-buru, yang akhirnya mengesampingkan mutu pembangunan. Maka memang terkadang terjadi perdebatan antara DPRD dan Pemerintah. Namun tujuannya agar pembangunan benar-benar sesuai dengan target. Kita masih dihadapkan dengan keterbatasan anggaran, sedangkan aspirasi pembangunan di masyarakat sangat besar. Sehingga DPRD akan mengawal sehingga kue pembangunan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan prioritas masyarakat," imbuhnya.

Ia pun memastikan pihaknya sama sekali tidak akan menghambat pembahasan bahkan menginginkan pembahasan dilakukan dengan cepat sehingga pembangunan bisa cepat dirasakan masyarakat. Namun DPRD juga tidak ingin pembahasan yang dilakukan tersebut menyalahi aturan sehingga memang banyak hal yang harus dipertimbangkan.

"Pembahasan bukan hanya harus tepat waktu, namun juga harus memenuhi persyaratan aturan yang sudah ditentukan," pungkasnya. (aer/prw)