Kejar Target 100 Persen UHC Tahun 2024 dengan Program BPJS Kesehatan

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pemkab Lebong berkomitmen untuk mengejar target  nilai Universal Health Coverage (UHC) 100% di tahun 2024 ini, yang seharusnya angka tersebut dapat tercapai di semester II tahun 2023.

Namun, adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Lebong sehingga mempengaruhi capaian UHC.

Hal tersebut terungkap dari rapat yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong dengan Kantor BPJS Kesehatan, Selasa 19 Maret 2024. 

Sekretaris Kabupaten Lebong H. Mustarani Abidin, SH, M.Si, dirinya mengaku seharusnya UHC di Kabupaten Lebong sudah menyentuh seluruh penduduk di Kabupaten Lebong atau sudah 100 persen pada semester II tahun 2023 lalu.

Baca Juga: KN Pungguk Pedaro Berpotensi Bertambah atau Berkurang, Polisi Tunggu Hasil Inspektorat

Hanya saja karena terjadi kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Lebong, sehingga mempengaruhi nilai UHC Kabupaten Lebong.

"Seharusnya sudah 100 persen, tapi karena ada kenaikan jumlah penduduk maka saat ini nilai UCH Kabupaten Lebong kembali bergerak," katanya.

Lanjut Mustarani, Pemkab Lebong memastikan akan menanggung BPJS kesehatan warganya. Sehingga masyarakat yang belum tercover dalam UHC dipastikan akan didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan.

"Yang belum tercover kami pastikan akan dilanjutkan," singkat Mustarani.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebong Rachman, S.KM, M.Si, mengatakan, dari data jumlah penduduk semester II tahun 2023 lalu jumlah kepesertaan BPJS kesehatan di Kabupaten Lebong sudah mencapai 100 persen. 

"Hanya saja diakuinya dari segi keaktifannya baru diangka 75 persen. Artinya masih di batas ambang UHC," kata Rachman.

Lebih jauh Rachman, sementar untuk keaktifan 25 persen peserta, saat ini sudah mulai berjalan. Teknisnya dipilah dari peserta yang urgent untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan medis.

Masyarakat yang membutuhkan perawatan atau penanganan medis akan langsung kita aktifkan kepsertaannya. 

"Jadi sekarang ini kita akan langsung bergerak. Masyarakat yang statusnya tidak aktif maka akan kita aktifkan," demikian Rachman. (*)