Moderasi Beragama Kunci Membangun Sikap Toleransi

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri gelar kegiatan “Komunikasi Sosial Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya” di Rizen Padjajaran Hotel, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/3).

Plt Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan PUM Aang Witarsa Rofik menggaris bawahi beberapa isu strategis di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Salah satunya ialah pentingnya penguatan moderasi agama untuk menciptakan negara yang adil dan ramah bagi semua warga Indonesia dalam menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur.

Tempat-tempat ini akan mengejutkan Anda dengan harga yang bagus Selain itu, Aang Witarsa menegaskan perhatian khusus yang ditujukan pada upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta penanganan ketahanan sosial, kemasyarakatan, dan seni budaya.

Baca Juga: Kominfo Beri Penghargaan kepada 36 Mitra Terbaik Newsroom

“Perlunya antisipasi terhadap polarisasi masyarakat pasca-Pemilu 2024 yang dapat memicu konflik sosial akibat sensitivitas negatif yang tinggi di berbagai interaksi, baik langsung maupun di dunia maya,” ujar Aang Witarsa.

“Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi kunci dalam membangun sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan untuk mencegah konflik yang lebih luas,” katanya.

Sementara itu, Plh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Togap Simanungsong mengatakan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Togap menekankan pentingnya kesadaran akan potensi konflik sosial pasca-pemilu serta antisipasi terhadap kerawanan konflik pada pilkada serentak Oktober 2024.

“Dalam konteks ini, peran penting Badan Kesbangpol dalam menjaga kedamaian selama proses Pemilu yang lalu diapresiasi, sementara stabilitas dan ketersediaan kebutuhan pokok menjadi fokus utama dalam menjaga kepuasan masyarakat dan stabilitas nasional,” katanya.

Togap juga menyoroti pentingnya pendekatan moderasi beragama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik agama yang moderat dan toleran, serta perluasan kerja sama antarinstansi dan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok serta menghindari potensi konflik.

“Dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan pokok masyarakat diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini termasuk dalam mengantisipasi gejolak di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial dan mempengaruhi pemulihan ekonomi serta stabilitas nasional,” katanya.

Untuk itu, kata dia koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah perlu diperkuat dalam rangka stabilisasi harga dan pengelolaan ketersediaan bahan pokok.

"Kerja sama antarinstansi dan daerah dalam mengembangkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang menjadi salah satu langkah yang dianggap penting dalam upaya pencegahan dini potensi konflik di daerah,” katanya.