Netralitas ASN Lebong Diuji, Sanksi Menanti Jika Ikut Kampanye

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong agar tidak ikut terlibat dalam kampanye politik, seperti memberi tanda menyukai (like,red) di media sosial dalam memberikan dukungan kepada peserta Pemilu maupun Pilkada ditahun 2024 ini.

Kepala BKPSDM Lebong, Beny Khodratulla, MM menegaskan jika ada dua sanksi yang dijatuhkan bagi ASN yang terlibat kampanye politik yakni, sanksi berat dan sanksi sedang.

Penjatuhan sanksi tersebut sesuai yang sudah tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, Peraturan Pemerintah 53 tahun tahun 2010, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 dan surat keputusan bersama Kemenpan RB, KASN, BKN, Kemendagri, dan Bawaslu RI tentang netralitas ASN.

Baca Juga: PPS dan KPPS Desa Karang Anyar Gelar Simulasi Pencoblosan

"Kami mengingatkan kepada seluruh ASN dilingkungan Pemkab Lebong agar tidak ikut terlibat dalam kampanye politik tahun 2024. Sebab, ada dua sanksi tegas yang akan dijatuhkan jika melanggar netralitas ASN," tegas Benny.

Lebih jauh, pihaknya juga meminta para ASN selaku abdi negara di jajaran Pemkab Lebong untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Salah satunya dengan tidak memberikan like, komentar, dan share ulang postingan peserta pemilu dan pilkada untuk menenujukan dukungan ASN.

"Kami akan terus melakukan pengawasan, maka dari itu diharapkan para abdi negara tidak melanggar netralitas ASNnya," tambahnya.

Masih kata Benny, pihaknya tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan sanksi bagi para abdi negara yang terlibat kampanye atau menjadi tim sukses, termasuk juga memberikan fasilitas negara seperti kendaraan dinas untuk kepentingan politik.

"Seluruh ASN harus tetap menjaga netralitasnya jangan sampai terlibat dalam politik," pungkasnya. (*)