PPPK Jenis ASN yang Selalu Deg-degan, Makin Cemas Gegara TKD Dipotong

Reporter: |

Editor: |

Senin , 20 Oct 2025 - 23:20

Banyak honorer sudah diangkat menjadi ASN PPPK. Ilustrasi-Foto: net-

Namun, berapa lama masa kontraknya masih menunggu keputusan bupati.

Yang melegakan, kata Eka, perpanjangan masa kontrak PPPK, tanpa tes.

“Syarat perpanjangan hanya dua, yaitu penilaian kinerja angka kredit setiap tahun dan kebutuhan formasi," kata Eka kepada JPNN.com, Kamis (16/10).

Selanjutnya, untuk yang tidak mendapatkan jam mengajar akan diadakan penataan pada pendidik tenaga kependidikan (PTK).

Jadi, ujarnya, belum ada keputusan final untuk perpanjangan SK karena harus menunggu bupati. Untuk PPPK 2025, pemkab Bojonegoro hanya memberlakukan kontrak 1 tahun.

"Kalau kondisinya begitu bagaimana kami tidak khawatir, apalagi berseliweran informasi yang menyatakan PPPK jadi beban negara bila ada alih status menjadi PNS. Apa maunya PPPK digaji seperti honorer?" tanya Eka.

Dalam audiensi juga terungkap soal tunjangan pensiun bahwa dana Rp 120 ribu potongari Taspen itu inisiatif pemkab Bojonegoro.

Dana tersebut bisa diambil saat pensiun. Eka menambahkan, melihat kondisi tersebut wajar sekali bila seluruh PPPK berharap dialihkan ke PNS.

Sebab, PPPK dihadapkan dengan perpanjangan masa kontrak. Belum lagi soal kesejahteraan yang berbeda dengan PNS.

"Bukannya kami tidak bersyukur diangkat PPPK, tetapi kariernya stagnan. Harus melamar dan ikut seleksi lagi kalau ingin ada peningkatan jabatan, sangat berbeda dengan PNS," terang Eka Yuliana.

Dia juga heran dengan persyaratan perpanjangan kontrak yang disesuaikan dengan kebutuhan formasi. (jp)

pppk jenis asn yang selalu deg-degan, makin cemas gegara tkd dipotong                             jakarta.radarlebong.bacakoran.co - pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) merupakan jenis aparatur sipil negara (asn) yang selalu deg-degan menjelang berakhirnya masa kontrak kerja.
masa kontrak kerja pppk diperpanjang atau diputus, tergantung dengan ada tidaknya kebutuhan formasi dan hasil penilaian kinerja.
jika berkinerja baik, tetapi tidak ada kebutuhan formasi, maka perpanjangan kontrak kerja pppk bisa saja terkendala. 
wajar ketua umum forum komunikasi asn pppk (fokap) indonesia heti kustrianingsih mengaku selalu deg-degan di hari-hari kali menjelang masa kontrak kerjanya berakhir.
para pppk, kata heti, khawatir bila kinerjanya dinilai kurang dan kebutuhan formasi tidak ada, sudah pasti perpanjangan kontrak kerja hanya jadi impian.
perasaan makin cemas, lantaran ada pemotongan dana transfer ke daerah (tkd) yang berdampak pada pppk.
"pemotongan transfer ke daerah bikin pppk deg-degan lho, apakah masa kontrak diperpanjang atau tidak. ada daerah yang masih menunggu keputusan kepala daerah," kata heti kepada jpnn.com, minggu (19/10).
menurut heti, masalah perpanjangan kontrak kerja yang selalu bikin cemas pppk ini akan selesai bila kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen) serta kementerian agama (kemenag) pusat mengambil alih kewenangan.
artinya, guru pppk di daerah menjadi urusan pemerintah pusat, bukan lagi pemda.
afni abdur rozaq, seorang guru di pemalang, jawa tengah, juga mempertanyakan soal kebutuhan formasi sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja pppk.
jika kinerja sudah bagus, tetapi tidak ada kebutuhan formasi, maka pppk sulit mendapatkan perpanjangan kontrak. dia heran, mengapa tidak ada jaminan pppk yang sudah diberikan nip dipekerjakan hingga pensiun.
“ini kalau dibenturkan dengan kebutuhan formasi, wah angel. pppk tidak bisa bekerja dengan tenang," ucapnya.
diketahui, para pppk di sejumlah daerah masa kontraknya akan berakhir tahun ini. mereka khawatir bila tidak ada ketersediaan formasi, kontraknya tidak diperpanjang lagi.
ketua forum komunikasi asn pppk (fokap) kabupaten bojonegoro, eka yuliana mengatakan, sesuai hasil audiensi dengan komisi a dan c dprd kabupaten bojonegoro, untuk perpanjangan kontak pppk sudah pasti dilanjutkan.
namun, berapa lama masa kontraknya masih menunggu keputusan bupati.
yang melegakan, kata eka, perpanjangan masa kontrak pppk, tanpa tes.
“syarat perpanjangan hanya dua, yaitu penilaian kinerja angka kredit setiap tahun dan kebutuhan formasi," kata eka kepada jpnn.com, kamis (16/10).
selanjutnya, untuk yang tidak mendapatkan jam mengajar akan diadakan penataan pada pendidik tenaga kependidikan (ptk).
jadi, ujarnya, belum ada keputusan final untuk perpanjangan sk karena harus menunggu bupati. untuk pppk 2025, pemkab bojonegoro hanya memberlakukan kontrak 1 tahun.
"kalau kondisinya begitu bagaimana kami tidak khawatir, apalagi berseliweran informasi yang menyatakan pppk jadi beban negara bila ada alih status menjadi pns. apa maunya pppk digaji seperti honorer?" tanya eka.
dalam audiensi juga terungkap soal tunjangan pensiun bahwa dana rp 120 ribu potongari taspen itu inisiatif pemkab bojonegoro.
dana tersebut bisa diambil saat pensiun. eka menambahkan, melihat kondisi tersebut wajar sekali bila seluruh pppk berharap dialihkan ke pns.
sebab, pppk dihadapkan dengan perpanjangan masa kontrak. belum lagi soal kesejahteraan yang berbeda dengan pns.
"bukannya kami tidak bersyukur diangkat pppk, tetapi kariernya stagnan. harus melamar dan ikut seleksi lagi kalau ingin ada peningkatan jabatan, sangat berbeda dengan pns," terang eka yuliana.
dia juga heran dengan persyaratan perpanjangan kontrak yang disesuaikan dengan kebutuhan formasi. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Selasa 21 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan