Gus Yaqut Dicekal KPK, Bagaimana Statusnya?

Reporter: |

Editor: |

Selasa , 12 Aug 2025 - 19:37

Gus Yaqut Dicekal KPK-foto :jpnn.com-

gus yaqut dicekal kpk, bagaimana statusnya?                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - mantan menteri agama yaqut cholil qoumas (ycq) atau gus yaqut dicegah komisi pemberantasan korupsi (kpk) untuk bepergian ke luar negeri.
pencekalan gus yaqut itu terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada kementerian agama tahun 2023-2024.
"pada tanggal 11 agustus 2025, kpk telah mengeluarkan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang, yaitu ycq, iaa, dan fhm terkait dengan perkara tersebut,” ujar juru bicara kpk budi prasetyo kepada para jurnalis di jakarta, selasa (12/8/2025). 
budi menjelaskan bahwa keputusan pencekalan tersebut berlaku hingga enam bulan ke depan. namun, dia tidak menjelaskan soal status gus yaqut dalam kasus itu.
baca juga:jemaah haji khusus diduga kena pungli rp 75 juta per orang, kpk merespons
"tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh kpk karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut," tuturnya. berdasarkan informasi yang dihimpun, iaa dan fhm merupakan mantan staf khusus menag, dan pihak swasta. 
kpk sebelumnya mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada kementerian agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 agustus 2025.
pengumuman tersebut dilakukan kpk setelah meminta keterangan kepada mantan menteri agama yaqut cholil qoumas pada 7 agustus 2025.
pada saat itu, kpk juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan badan pemeriksa keuangan (bpk) ri untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. 
kpk pada 11 agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai rp1 triliun lebih.
selain ditangani kpk, pansus angket haji dpr ri sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah arab saudi.
saat itu, kementerian agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 64 undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Rabu 13 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan