BPD Desak Polisi Dalami Dugaan Kejanggalan Pembangunan Fisik DD Pelabai 2024

Reporter: Adrian Roseple |

Editor: Reni Apriani |

Senin , 11 Aug 2025 - 21:13

Beginilah kondisi pembangunan SPAL yang dibiayai DD TA 2024 dikerjakan tahun 2025 di desa Pelabai. -foto :adrian roseple/radarlebong-

bpd desak polisi dalami dugaan kejanggalan pembangunan fisik dd pelabai 2024                            lebong.radarlebong.bacakoran.co- dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa pelabai, kecamatan tubei, kabupaten lebong kembali mencuat.
badan permusyawaratan desa (bpd) pelabai secara tegas mendesak penyidik unit tindak pidana korupsi (tipikor) satreskrim polres lebong untuk segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan terhadap proyek pembangunan yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2024.
"kami bpd, telah melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pembangunan fisik desa, dan menemukan sejumlah kejanggalan yang patut didalami lebih lanjut oleh aparat penegak hukum," ungkap ketua bpd desa pelabai, sikon.
menurut sikon, setidaknya terdapat tiga item kegiatan pembangunan fisik yang dinilai bermasalah.
baca juga:3 proyek dd pelabai tahun 2024, polisi sebatas cek fisik bangunan
ketiganya meliputi pembangunan saluran pembuangan air limbah (spal), sistem penyediaan air minum simas (pam simas), dan pembangunan bronjong atau saluran pembatas.
"pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak hanya dikerjakan dengan volume yang tidak sesuai, namun juga dinilai asal-asalan dan tidak mengindahkan standar teknis konstruksi," jelasnya.
yang lebih mengherankan, menurut bpd, pekerjaan fisik tersebut justru baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2025, padahal sumber pendanaannya berasal dari dana desa tahun anggaran 2024.
hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait pengelolaan waktu pelaksanaan serta pelaporan penggunaan dana desa yang semestinya selesai di tahun yang sama dengan anggaran berjalan.
"kami (bpd) sudah menjalankan fungsi sebagai pengawas. berdasarkan hasil pengawasan kami, fisik yang dikerjakan tersebut diduga mengalami banyak kekurangan volume. bahkan, pekerjaan itu dikerjakan secara asal-asalan, seolah-olah hanya sekadar formalitas," tegas sikon.
contoh paling nyata adalah pembangunan spal yang semestinya memiliki panjang sesuai dengan rencana anggaran biaya (rab), namun di lapangan justru ditemukan kekurangan panjang sekitar 5 hingga 6 meter.
pekerjaan finishing juga tidak dilakukan sesuai standar, di mana pelapisan akhir (pelasteran) yang seharusnya dilakukan, justru diabaikan begitu saja.
tak hanya spal, proyek pam simas juga ditemukan banyak kejanggalan. volume instalasi pipa dinilai terlalu kecil, tidak dilengkapi dengan bak filter dan saluran pengantar air.
padahal, fungsi utama pam simas adalah memberikan akses air bersih kepada warga desa, sehingga seharusnya memenuhi kriteria kelayakan dari sisi teknis dan manfaat.
"sementara itu, pembangunan bronjong atau saluran pembatas yang bertujuan untuk mengantisipasi erosi dan menjaga aliran air sungai, juga diduga dikerjakan dengan volume yang tidak sesuai dan kualitas yang buruk. hal ini berisiko besar terhadap keamanan lingkungan dan infrastruktur desa dalam jangka panjang," terangnya.
bpd juga menyoroti minimnya transparansi pelaksanaan proyek. mereka tidak pernah menerima salinan rab maupun gambar teknis pekerjaan dari pemerintah desa. padahal, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, bpd berhak untuk mendapatkan akses informasi tersebut.
"kami tidak pernah menerima laporan resmi, termasuk rab dan gambar kerja. ini menandakan adanya upaya menutup-nutupi proses pembangunan, dan kami menilai ada potensi besar kerugian negara di sana," jelas sikon lagi.
untuk itu, bpd desa pelabai meminta polres lebong, khususnya unit tipikor, untuk segera melakukan langkah penyelidikan dan pemeriksaan fisik di lapangan. permintaan ini bukan tanpa alasan. sebelumnya, permasalahan serupa sudah pernah dilaporkan ke aparat kepolisian, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang konkret.
sikon juga mendorong pihak inspektorat kabupaten lebong untuk segera melakukan audit ulang terhadap penggunaan dana desa tahun anggaran 2024. langkah ini penting guna memastikan bahwa anggaran negara yang diperuntukkan untuk pembangunan desa tidak disalahgunakan.
"kalau memang dalam pekerjaan fisik ditemukan potensi kerugian negara, mantan penjabat kepala desa tahun 2023-2024 wajib bertanggung jawab dan melakukan pengembalian dana. negara tidak boleh dirugikan karena kelalaian atau kesengajaan pihak-pihak tertentu," tegasnya.
sikon menambahkan, pihaknya siap mendampingi penyidik maupun tenaga ahli independen saat melakukan pemeriksaan di lapangan. hal ini menunjukkan komitmen bpd dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pembangunan di desanya.
"kami siap mendampingi proses pemeriksaan di lapangan. baik dari pihak penyidik polres lebong maupun dari tim ahli independen. kami ingin agar pembangunan di desa pelabai ini benar-benar diawasi dan dijalankan secara benar," pungkas sikon.
sekedar mengingatkan, berdasarkan pemeriksaan terhadap pjs kades pelabai, sisvi kartika, m.pd, sebelumnya diketahui bahwa tiga proyek yang mengalami keterlambatan adalah rehabilitasi balai desa dengan anggaran rp 64 juta, pemeliharaan sumber air bersih sebesar rp 30 juta, dan pemeliharaan sistem pembuangan air limbah dengan pagu rp 105 juta. 
dalam keterangan pjs kades mengaku bahwa keterlambatan terjadi akibat pencairan dana desa yang baru terealisasi pada 30 desember 2024.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Selasa 12 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan