2 ASN Terancam Dipecat Tidak Hormat

Reporter: Amri Rakhmatullah |

Editor: Reni Apriani |

Selasa , 22 Jul 2025 - 00:43

Pj Sekda Kabupaten Lebong, Doni Swabuana, ST, M.Si.-(amri/rl)-

2 asn terancam dipecat tidak hormat                            lebong.radarlebong.bacakoran.co - sebanyak 69 aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong tercatat melanggar prinsip netralitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
rekomendasi sanksi telah dikeluarkan oleh badan kepegawaian negara (bkn), termasuk 2 asn yang direkomendasikan dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh).
penjabat sekretaris daerah (pj sekda) kabupaten lebong, donni swabuana, st, m.si, mengonfirmasi bahwa rekomendasi dari bkn terkait sanksi berat terhadap dua asn kini masih menunggu keputusan final dari bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (ppk).
“memang ada dua asn yang direkomendasikan untuk ptdh, tapi keputusan final ada di tangan bupati. apakah akan mengikuti rekomendasi tersebut atau memilih bentuk sanksi lain, masih akan dipertimbangkan,” ujar donni.
baca juga: 2 kasat dan 2 kapolsek resmi diganti
dari total 69 asn yang direkomendasikan bkn, enam orang telah menerima sanksi berupa pembebasan dari jabatannya.
mereka terdiri dari tiga camat dan tiga pejabat eselon yang dinilai terbukti melanggar netralitas asn selama pilkada lebong 2024 berlangsung.
adapun nama-nama asn yang sudah dijatuhi sanksi tersebut adalah:
tomsil – camat lebong tengah
ades sartika – camat lebong utara
marhamah – camat uram jaya
mast irwan – kabid cipta karya, dinas puprp lebong
dita muhammad haikal – kabid pplh, dinas lingkungan hidup
debi saputra – kabid ketersediaan pangan, dinas ketahanan pangan
donni menjelaskan bahwa proses klarifikasi terhadap asn yang tersisa masih berlangsung. bahkan dalam minggu ini, dijadwalkan 14 asn akan dipanggil untuk menjalani klarifikasi sebagai bagian dari tahap akhir.
“ini merupakan kloter terakhir dari proses klarifikasi terhadap seluruh asn yang direkomendasikan oleh bkn. setelah selesai, barulah keputusan sanksi dapat diproses,” ungkap donni.
lebih lanjut, donni memaparkan bahwa rekomendasi bkn mencakup dua jenis sanksi: sedang dan berat.
masing-masing kategori sanksi ini terdiri dari tiga tingkatan yang nantinya diputuskan berdasarkan hasil klarifikasi dan pertimbangan dari bupati.
“ada tiga tingkatan dalam sanksi sedang dan tiga tingkatan juga dalam sanksi berat. bupati selaku ppk yang berwenang menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada asn tersebut,” jelasnya.
pihaknya menegaskan bahwa pemkab lebong berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan bkn, demi menjaga profesionalitas asn dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“kita pastikan seluruh rekomendasi dari bkn akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku,” tutup donni.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Selasa 22 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan