DPRD BU Tekankan Bantuan Dana Hibah Harus Tepat Sasaran

BENGKULUUTARA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Dengan berjalannya realisasi anggaran melalui APBD Bengkulu Utara, ada beberapa poin yang menjadi sorotan pihak lembaga legislatif ini.

Dimana, selain belanja pembangunan yang bersifat fisik dan non fisik. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk dana hibah dan beberapa program bantuan langsung terutama bantuan yang sifatnya sosial langsung bagi masyarakat.

Tentunya, ini realisasi dana hibah dan bantuan ini harus tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD BU dari Partai Demokrat Yos Sudarso.

"Terkait dengan sasaran penerima dana hibah dan program-program yang sifatnya bantuan langsung bagi masyarakat. Jika program dana hibah ataupun penyaluran bantuan yang sifatnya bantuan langsung tetap bisa dijalankan dan merupakan program penting. Terlebih, penyaluran dana hibah tersebut disalurkan pada organisasi dan beberapa penerima dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program meningkatkan sumber daya manusia. Namun memang dalam pelaksanaan penyalurannya harus benar-benar dengan sasaran yang tepat,” ujarnya.

Baca Juga: DPRD BU Tekankan Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan

Ia pun meminta program penyaluran dana hibah dan program bantuan yang sifatnya langsung tersebut harus memiliki target capaian yang terukur.

Sehingga dana APBD yang disalurkan tersebut bukan hanya tepat sasaran namun juga bisa mencapai target pembangunan yang diinginkan pemerintah dalam pelaksanaan belanja tersebut.

Program penyaluran dana hibah dan bantuan langsung tersebut juga sangat penting. Apalagi yang sifatnya bantuan langsung bagi masyarakat kurang mampu dan memang dibutuhkan masyarakat tersebut.

“Sehingga selain penerima yang memang terukur, capaian program juga harus terukur. Namun demi akuntabilitas anggaran, maka memangs emua belanja harus terukur,” imbuhnya.

Ditambahkannya, semua belanja tersebut harus dengan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang tepat. Mulai dari syarat penerima dana hibah dan program penyaluran langsung bantuan, peruntukan program yang bisa digunakan maupun sistem pertanggungjawaban.

Pihaknya memastikan jika DPRD BEngkulu Utara akan mendukung program-program penyaluran langsung apalagi jika diperuntukan bagi organisasi masyarakat dan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan.

Namun demi akuntabilitas anggaran maka semua belanja anggaran tersebut harus benar-benar dalam pengawasan pemerintah.

Selain itu, DPRD juga akan terus melakukan pengawasan dalam rangka memastikan semua belanja anggaran yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar tepat sasaran.

“Sehingga semua sistem administrasi mulai dari ditetapkannya penerima, belanja yang digunakan oleh penerima hingga sistem pertanggungjawaban yang dilakukan juga harus benar-benar tepat. Tentunya kami di DPRD memiliki fungsi pengawasan yang melekat, selain juga fungsi anggaran dimana setiap anggaran harus dibahas bersama antara pemerintah dan DPRD. Jika pembangunan yang dilakukan juga tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Kelompok-kelompok masyarakat sangat berperan dalam melaksanakan program-program di masyarakat terutama yang terkait dengan pembangunan sumberdaya manusia. Maka dengan sinergitas antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat diyakininya bisa berdampak pada percepatan pembangunan di Bengkulu Utara," tutupnya.