PLTP Hulu Lais Ditarget Juli 2027 Mulai Beroperasi

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Bupati Lebong, H. Azhari, SH, MH, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong untuk terus mendorong percepatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Hulu Lais yang berlokasi di Kecamatan Lebong Selatan.

Proyek strategis nasional ini dinilai akan menjadi penggerak utama roda perekonomian dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi Kabupaten Lebong.

Menurut Bupati Azhari, jika PLTP Hulu Lais mulai beroperasi, manfaat besar akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain memberikan kontribusi melalui Dana Bagi Hasil (DBH), kehadiran proyek ini juga diperkirakan akan menyerap ratusan hingga ribuan tenaga kerja lokal.

Baca Juga: Mutasi Besar di Polda Bengkulu, 146 Perwira Alami Pergantian Jabatan

"Ini bukan sekadar proyek nasional, tetapi juga harapan besar masyarakat Lebong. Jika operasional berjalan, ekonomi lokal akan tumbuh, tenaga kerja terserap, dan Lebong akan punya peran strategis dalam mendukung transisi energi nasional," ujar Bupati Azhari.

Dalam rapat strategis yang digelar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia pada 15 Juli 2025 lalu, terungkap bahwa PT PLN (Persero) akan membangun infrastruktur turbin sebagai komponen utama mendukung operasional PLTP Hulu Lais.

Dijadwalkan, proyek ini akan mulai beroperasi pada Juli 2027. Namun, Bupati Azhari berharap proses ini bisa dipercepat, bahkan jika memungkinkan mulai beroperasi pada tahun 2026.

"Keinginan kita tentu ingin lebih cepat. Tapi semua pihak sudah memiliki tahapan dan timeline teknis. Yang penting proyek ini berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan," jelasnya.

Bupati Azhari juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar proyek geothermal di Lebong ini tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar terealisasi hingga tuntas.

"Kami tidak ingin ini hanya berhenti pada niat dan rencana. Harus ada pengawalan teknis yang serius, dengan tenggat waktu yang jelas dan konsisten dipenuhi oleh semua pihak," tambahnya.

Rapat strategis di Jakarta tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan nasional, di antaranya Direktur Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Investasi, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lebong, serta jajaran direksi dari PT PGE dan PT PLN (Persero).