Dana Hibah Pilkada 2024 di Lebong Belum Cair

Reporter: Amri Rakhmatullah |

Editor: Reni Apriani |

Jumat , 26 Jan 2024 - 01:30

Surati: KPU Lebong menyurati Pemkab Lebong terkait dengan addendum NPHD Pilkada 2024.-(amri/rl)-

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabupaten Lebong H. Mustarani Abidin, SH, M.Si memastikan perlu untuk dilakukan addendum terhadap NPHD tentang Pilkada 2024.

Dalam hal ini pihaknya masih menunggu surat dari KPU Lebong terkait usulan addendum hibah Pilkada 2024.

"Tahun ini sudah dianggarkan di Rp 19,5 miliar, sedangkan seluruhnya Rp 20,5 miliar. Jadi harus addendum," kata Mustarani.

Lampiran perubahan kesepakatan atau addendum hibah Pilkada 2024 tersebut diperlukan berkaitan dengan teknis pencairan hibah di tahun 2024 ini.

Dalam NPHD Pendanaan Pilkada 2024 yang sudah ditandatangani Bupati Lebong Kopli Ansori dan Ketua KPU Lebong Yoki Setiawan, S.Sos pada tahun 2023 lalu, teknis pencairan hibah Pilkada sendiri dilakukan dua tahap.

Tahap pertama sebesar 40 persen dari dana hibah yang disepakati yaitu sebesar Rp 20,5 miliar. Sisanya 60 persen di tahun 2024.

Sementara di tahun 2023 lalu, tidak ada dana hibah Pilkada yang diterima KPU Lebong. Meski diakhir tahun 2023 Pemkab Lebong telah menyiapkan Rp 1 miliar untuk KPU. Jumlah itu pun diketahui kurang dari 40 persen dari nilai hibah.

Terkait dengan hal itu maka Mustarani meminta agar KPU Lebong dapat bersurat secara resmi untuk dilakukan addendum hibah Pilkada 2024.

"Kami minta agar KPU bisa bersurat resmi," demikian Mustarani. (*)

dana hibah pilkada 2024 di lebong belum cair                            radarlebong.bacakoran.co - hingga menjelang akhir bulan januari 2024, dana hibah pilkada 2024 di lebong belum juga cair.
untuk itu, kpu lebong resmi munyurati pemkab lebong karena berkaitan dengan addendum nphd atau naskah perjanjian hibah daerah tentang pendanaan pilkada 2024.
addendum tersebut harus dilaksanakan karena tidak terlaksanakannya pencairan dana hibah pilkada 2024 sesuai dengan nphd pada yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh bupati lebong kopli ansori dan ketua kpu lebong yoki setiawan, s.sos.
ketua kpu kabupaten lebong yoki setiawan, s.sos mengatakan terkait addendum nphd tentang pendanaan pilkada 2024 sendiri sebelumnya sudah dibahas di internal kpu dan pemkab lebong. hasilnya telah diambil keputusan akan dilakukan addendum nphd.
"dari pembahasan yang lakukan addendum nphd akan segera dibahas setelah pemkab lebong menerima surat dari kpu," kata yoki.
baca juga: ukw pwi bersama bumn di bengkulu dibantu penuh bni dan asdp
dilanjutkan yoki, adapun poin-poin yang ada di dalam addendum nphd itu sendiri seperti mekanisme pencairan dana hibah pilkada 2024 yang kembali akan diusulkan bisa dicairkan sebanyak 2 tahap. 
tahap pertama pencairan hibah pilkada 2024 yaitu sebesar rp 19,5 miliar yang sudah dianggarkan di abpd lebong tahun 2024. kemudian, dilanjutkan dengan tahap kedua sebesar rp 1 miliar di apbd perubahan 2024.
"intinya poin dalam addendum nphd itu berkaitan dengan mekanisme pencairan hibah pilkada 2024," lanjut yoki.
diharapkan pemkab lebong bisa segera membahas terkait dengan addendum nphd pilkada 2024. selain itu, proses di dalam addendum yang dilakukan tidak memakan waktu yang cukup lama.
terlebih rancangan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) tentang tahapan pilkada 2024 sendiri sudah disetujui oleh pemerintah pusat dengan dpr ri dan saat ini sedang dalam proses didaftarkan ke kemementerian hukum dan ham (kemenkumham).
"informasi yang kita dapat, tahapan pilkada 2024 mulai dilaksanakan februari 2024," lanjutnya.
mengingat tahapan pilkada 2024 yang semakin dekat, yoki berharap pada februari 2024 dana hibah pilkada sudah bisa direalisasikan oleh pemkab lebong.
"sebagai penyelenggara kami harus melaksanakan tahapan demi tahapan sesuai dengan jadwal yang ada," singkat yoki.
diberitakan sebelumnya, sekretaris kabupaten lebong h. mustarani abidin, sh, m.si memastikan perlu untuk dilakukan addendum terhadap nphd tentang pilkada 2024.
dalam hal ini pihaknya masih menunggu surat dari kpu lebong terkait usulan addendum hibah pilkada 2024.
"tahun ini sudah dianggarkan di rp 19,5 miliar, sedangkan seluruhnya rp 20,5 miliar. jadi harus addendum," kata mustarani.
lampiran perubahan kesepakatan atau addendum hibah pilkada 2024 tersebut diperlukan berkaitan dengan teknis pencairan hibah di tahun 2024 ini.
dalam nphd pendanaan pilkada 2024 yang sudah ditandatangani bupati lebong kopli ansori dan ketua kpu lebong yoki setiawan, s.sos pada tahun 2023 lalu, teknis pencairan hibah pilkada sendiri dilakukan dua tahap. 
tahap pertama sebesar 40 persen dari dana hibah yang disepakati yaitu sebesar rp 20,5 miliar. sisanya 60 persen di tahun 2024.
sementara di tahun 2023 lalu, tidak ada dana hibah pilkada yang diterima kpu lebong. meski diakhir tahun 2023 pemkab lebong telah menyiapkan rp 1 miliar untuk kpu. jumlah itu pun diketahui kurang dari 40 persen dari nilai hibah.  
terkait dengan hal itu maka mustarani meminta agar kpu lebong dapat bersurat secara resmi untuk dilakukan addendum hibah pilkada 2024.
"kami minta agar kpu bisa bersurat resmi," demikian mustarani. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Jumat 26 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan