Kapan DRH PPPK Paruh Waktu? Honorer Non-database BKN Pasti Kecewa

Reporter: |

Editor: |

Minggu , 08 Jun 2025 - 22:20

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan mengenai pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi. -Foto: Humas KemenPANRB-

kapan drh pppk paruh waktu? honorer non-database bkn pasti kecewa                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - muncul banyak pertanyan dari kalangan honorer non-database bkn, kapan pengisian daftar riwayat hidup (drh) dilakukan untuk pengangkatan menjadi pppk paruh waktu?
perlu diketahui, hingga saat ini instansi, terutama pemda, masih menunggu petunjuk teknis dari pusat mengenai bisa tidaknya honorer non-database bkn diusulkan menjadi pppk paruh waktu.
regulasi yang sudah ada yakni kepmenpanrb nomor 16 tahun 2025, yang pada diktum kelima dinyatakan bahwa pengadaan pppk paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database bkn.
ketum asosiasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja indonesia (ap3ki) nur baitih mengatakan, memang belum ada sinyal dari pusat mengenai pengisian drh untuk honorer non-database bkn diangkat menjadi pppk paruh waktu.
bunda nur, panggilan akrabnya, berani mengatakan hal itu lantaran mengaku sudah bertemu sejumlah pejabat bkn untuk mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan para honorer.
"honorer non-database bkn belum ada ya. kalau database badan kepegawaian negara (bkn) kan sudah jelas," kata nur baitih kepada jpnn, sabtu (7/6).
nur menjelaskan jawaban bkn pada prinsipnya bahwa penataan honorer itu sifatnya memverifikasi dan memvalidasi data tenaga honorer yang ada di seluruh indonesia.
"saat ini pemerintah fokus kepada honorer yang sudah masuk di database bkn," ucapnya.
terkait kapan pengisian drh, bunda nur mengatakan, saat ini juklis dan mekanismenya masih dalam proses pembahasan.
proses itu pastinya akan menunggu waktu pengumuman kelulusan pppk tahap 2, yang akan disusul penerapan kebijakan optimalisasi formasi.
sudah pasti, pada penerapan optimalisasi, honorer database bkn akan lebih diprioritaskan dibanding non-database bkn.
setelah optimalisasi diterapkan, ternyata masih ada sisa honorer peserta seleksi tahap 1 dan tahap 2 yang tidak kebagian formasi, barulah masuk pada pengangkatan mereka menjadi pppk paruh waktu. itu pun harus melalui usulan pejabat pembina kepegawaian atau ppk.
jika ppk sudah mengusulkan, barulah honorer bisa mengisi drh.
"bagaimana mau isi drh kalau usulan formasinya belum ada karena pastinya nanti berhubungan dengan tempat tugas dari honorer tersebut ibaratnya seperti bagaimana mau diberikan sofa tamu kalau rumahnya saja belum ada, itu sebabnya diperlukan komunikasi ke daerah masing," terang nur mengutip penjelasan bkn.
"kami diminta juga untuk bersabar karena pada prinsipnya pemerintah akan mencarikan solusi terbaik sesuai amanah uu asn nomor 20 tahun 2023. semua masukan akan disampaikan kepada kepala bkn prof zudan arif untuk langkah berikutnya," pungkas nur baitih.
kepala badan kepegawaian negara (bkn) zudan arif meminta instansi pusat dan pemda untuk mulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan pppk paruh waktu.
bkn, kata prof zudan, tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis (pertek) tanpa usulan dari instansi.
pengusulan pengangkatan pppk paruh waktu harus segera dipersiapkan, karena 2025 merupakan tahun terakhir dalam penataan asn dari tenaga honorer, karena ke depan pemerintah akan fokus pada perekrutan dari sarjana fresh graduate.
mekanisme pengangkatan honorer menjadi pppk paruh waktu diatur dalam kepmenpanrb nomor 16 tahun 2025, yang menyatakan bahwa pengadaan pppk paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi asn 2024.
pada diktum kelima kepmenpanrb tertanggal 13 januari 2025 itu dinyatakan bahwa pengadaan pppk paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database bkn dengan ketentuan sebagai berikut:
1. telah mengikuti seleksi cpns tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau
2. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
kepmenpanrb 16/2025 juga mengatur mekanisme pengangkatan honorer database bkn menjadi pppk paruh waktu, yakni di diktum ke-7, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pejabat pembina kepegawaian (ppk) mengusulkan rincian kebutuhan pppk paruh waktu kepada menparb berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima.
b. rincian kebutuhan pppk paruh waktu bagi non-asn sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh ppk.
c. menpanrb menetapkan rincian kebutuhan pppk paruh waktu pada setiap instansi pemerintah.
d. rincian kebutuhan pppk paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan.
e. ppk mengusulkan nomor induk pppk/nomor identitas pegawai asn kepada kepala bkn paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan pppk paruh waktu dari menpanrb.
f. kepala bkn menetapkan nomor induk pppk/nomor nomor identitas pegawai asn.
g. penerbitan nomor induk pppk/nomor nomor identitas pegawai asn sebagaimana dimaksud pada huruf f diterima oleh ppl paling lama 7 (tjuh) hari kerja sejak waktu penyampaian, dan
h. ppk menetapkan pengangkatan pppk paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Senin 9 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan