Pelapor Dugaan Korupsi Baznas Jabar Ditetapkan sebagai Tersangka

Reporter: |

Editor: |

Selasa , 27 May 2025 - 23:51

Ilustrasi Pelapor Dugaan Korupsi Baznas Jabar Ditetapkan sebagai Tersangka-foto :jpnn.com-

pelapor dugaan korupsi baznas jabar ditetapkan sebagai tersangka                            bandung.koranradarlebong.co - polda jawa barat menetapkan mantan karyawan badan amil zakat (baznas) jawa barat tri yanto, sebagai tersangka atas laporan tuduhan tindak pidana ilegal akses dan membocorkan dokumen rahasia. 
tri yanto dijerat dengan pasal 48 jo pasal 32 ayat 1 dan 2 undang-undang atau uu ite. ia sebelumnya memberikan informasi mengenai penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. 
direktur lbh bandung heri pramono mengecam langkah polda jabar yang menjadikan tri sebagai tersangka dalam laporan tersebut. 
akibat informasi tersebut, dalam kurun waktu dua tahun lebih sejak pelaporan, tri mengalami pemecatan sepihak dengan alasan pelanggaran disiplin yang tidak jelas. 
baca juga:kader pdip polisikan budi arie ke bareskrim, deddy sitorus: itu inisiatif pribadi
lbh bandung pun berperan aktif melakukan pendampingan hukum atas kriminalisasi whistleblower/pelapor, dari awal pemeriksaan di dit ressiber polda jawa barat kepada tri yang saat ini berstatus tersangka.
pihak kepolisian menetapkan status tersangka kepada tri yanto dengan tuduhan dugaan tindak pidana illegal akses dan membocorkan dokumen rahasia.
"lbh bandung mengkritik ditersangkakannya tri yanto, mantan kepala kepatuhan dan satuan audit internal badan amil zakat nasional (baznas) provinsi jawa barat, yang melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai rp 9,8 miliar dan dana hibah apbd pemerintah provinsi jawa barat senilai sekitar rp 3,5 miliar," kata heri dalam keterangannya, selasa (27/5/2025). 
lbh bandung menilai, status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi menjadi kemunduran atas peran masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi di lembaga publik. 
padahal, posisi hukum tri selaku pelapor dugaan korupsi dijamin oleh undang-undang perlindungan saksi dan korban, untuk tidak mendapatkan serangan balik sepanjang laporan itu diberikan dengan itikad baik.
bahkan, negara juga dimungkinkan memberi penghargaan kepada warga yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi, sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018. 
"pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya."
"selanjutnya, jika ada tuntutan hukum terhadap pelapor atas laporannya tersebut, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. sebagaimana mana pasal 10 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 31 tahun 2014," papar heri.
tri memiliki hak konstitusional dengan telah memohon perlindungan kepada lpsk (lembaga perlindungan saksi dan korban) & komnas ham (komisi nasional hak asasi manusia) yang saat ini pengajuannya masih tahap penelaah.
diketahui, tri mengungkap dugaan kasus yang terjadi di badan amil zakat nasional (baznas) provinsi jawa barat atas dugaan penyelewengan dana zakat dari 2021 hingga 2023 serta dugaan korupsi dana hibah apbd dari pemprov jabar.
namun, tri justru menjadi tersangka dengan tuduhan membocorkan dokumen rahasia.
dia mengungkapkan, sebagai pelapor, dirinya yang memberikan keterangan mengenai kasus korupsi tersebut.
tri juga mengaku telah memberikan informasi kepada pihak pengawas internal baznas ri dan inspektorat pemprov jabar serta aparat penegak hukum selama proses lebih dua tahun pemeriksaan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh pimpinan baznas jawa barat. 
"sampai saat ini pihak inspektorat pemprov jabar dan pengawas internal baznas ri belum memberikan informasi terkait hasil pengawasannya kepada pelapor, sedangkan aduan pada aparat penegak hukum lainnya prosesnya masih tahap klarifikasi," jelasnya. 
menurut dia, yang sangat disayangkan, setelah melakukan pengaduan ke pihak inspektorat pemprov jabar dan pengawas internal baznas ri, identitas tri sebagai pelapor atau pengadu diketahui oleh pimpinan baznas jabar sebagai terlapor.
dugaan ini menjadi dasar aduan kepada polda jawa barat dengan tuduhan dugaan tindak pidana illegal akses, membocorkan rahasia yang dijerat dengan pasal pasal 48 jo pasal 32 undang-undang ite. 
tri yanto pun dijadwalkan menjalani pemeriksa di polda jabar pada senin (26/5) lalu. 
pemanggilan ini menimbulkan keprihatinan serius, mengingat tri sebelumnya justru merupakan pelapor (whistleblower). 
pemeriksaan ini merupakan bentuk pembalasan (retaliation) yang melanggar prinsip perlindungan whistleblower dan menghambat pemberantasan korupsi. 
"kami juga mendesak polda jawa barat untuk bersikap proporsional, tidak menjadikan proses hukum sebagai alat pembalasan, serta memprioritaskan penyelidikan terhadap substansi laporan korupsi yang diajukan tri," tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Rabu 28 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan