Kota Bogor Kekurangan 78 Dapur MBG Demi Melayani 120 Ribu Pelajar

KOTABOGOR.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menargetkan adanya penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

Untuk itu, Dedie Rachim mengajak perangkat daerah terkait, termasuk enam camat se-Kota Bogor, untuk melihat dapur SPPG di Bosowa Bina Insani, Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor, Senin (21/4).

Di sana, Dedie Rachim mendengarkan penjelasan dari pihak pelaksana SPPG dan pihak sekolah, serta melihat situasi dan kondisi dapur hingga proses distribusi ke sekolah-sekolah lainnya.

Dedie Rachim mengatakan, saat ini ada 120.000 siswa di Kota Bogor yang harus dilayani program MBG.

Karena itu, dibutuhkan sekitar 82 titik dapur yang mampu melayani, dengan kapasitas satu dapur dapat melayani 2.000 hingga 3.000 pelajar.

"Sehingga kami melihat dapur ini dalam rangka mengajak pimpinan perangkat daerah termasuk para camat, untuk bisa mulai memetakan dikaitkan dengan Dapodik. Kalaupun bikin dapur, kemudian berapa jumlah yang terlayani, bagaimana model prosesnya kita sekarang sedang belajar," ujarnya.

Sejak diluncurkan pada Januari 2025, saat ini sudah ada empat SPPG di Kota Bogor.

Ditargetkan akan bertambah dua dapur lagi yang diperkirakan mulai digunakan pada Agustus mendatang.

"Jadi kebayang kalau kemudian kami mau tambah 10 lagi, itu butuh waktu. Ini betul-betul murni harus ada kemitraan antara pemilik aset lahan dan tentu ada yang membangunkan dapur serta peralatannya, termasuk SDM-nya dan juga supplier-nya dari logistik atau sembako. Ini tentu program yang baik, tapi harus dipikirkan bersama," ucapnya.

Mengenai aset lahan, Dedie Rachim menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki aset-aset yang juga bisa digunakan sebagai dapur.

Namun, tentu saja hal itu bisa terwujud dengan kolaborasi, termasuk menjalankan semua proses administrasinya sesuai prosedur dan regulasi yang ada.

"Semua prosesnya harus government, sesuai tata kelola, karena ini uang negara. Meskipun ada semacam kemudahan, tapi proses tata kelolanya harus benar, tata kelola administrasinya, tata kelola pembelian logistiknya, pembagiannya, sumber dayanya. Sehingga selama tata kelolanya dipatuhi dan dipenuhi, itu bisa terlaksana," jelasnya. (jp)