KPK Terima 689 Laporan Gratifikasi Senilai Rp3,17 Miliar di Awal 2025

Reporter: Reni Apriani |

Editor: Reni Apriani |

Sabtu , 15 Mar 2025 - 22:45

KPK Terima 689 Laporan Gratifikasi Senilai Rp3,17 Miliar di Awal 2025-foto :jpnn.com-

kpk terima 689 laporan gratifikasi senilai rp3,17 miliar di awal 2025                            koranradarlebong.com – komisi pemberantasan korupsi (kpk) mengungkapkan bahwa pihaknya menerima 689 laporan gratifikasi atas 774 objek dengan total nilai mencapai rp3.176.643.372 selama januari hingga februari 2025.
anggota juru bicara kpk, budi prasetyo, menjelaskan bahwa laporan tersebut berasal dari berbagai instansi pemerintah, bumn, hingga pemerintah daerah.
pada januari 2025, kpk mencatat 348 laporan yang mencakup 395 objek gratifikasi. dari jumlah tersebut, sebanyak 224 laporan berasal dari unit pengelola gratifikasi (upg) dan 124 laporan dari individu.
sementara itu, pada februari 2025, jumlah laporan sedikit menurun menjadi 341 dengan total 379 objek gratifikasi.
baca juga:2 anak buah surya paloh kompak mangkir dari pemeriksaan kpk, alasannya sama
rinciannya adalah 231 laporan dari upg dan 110 laporan dari individu.
secara keseluruhan, 689 laporan tersebut bersumber dari berbagai instansi, yaitu:
488 laporan dari kementerian/lembaga,
125 laporan dari bumn/bumd beserta anak perusahaannya,
76 laporan dari pemerintah daerah.
jenis objek gratifikasi yang dilaporkan
sebanyak 774 objek gratifikasi yang dilaporkan terdiri dari berbagai bentuk, antara lain:
254 objek berupa uang, voucher, logam mulia, atau alat tukar lainnya.
203 objek berupa karangan bunga, hidangan, makanan, dan minuman kemasan dengan masa berlaku tertentu.
70 objek berupa cendera mata, plakat, atau barang dengan logo instansi pemberi.
26 objek berupa tiket perjalanan, jamuan makan, fasilitas penginapan, dan lainnya.
221 objek dalam bentuk barang lainnya.
kpk ingatkan asn dan pejabat negara untuk menolak gratifikasi
kpk menegaskan bahwa aparatur sipil negara (asn) serta pejabat penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi.
jika tidak memungkinkan untuk menolaknya, mereka harus melaporkan ke kpk dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak menerima gratifikasi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Minggu 16 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan