Eksepsi Tom Lembong, Kejanggalan Dakwaan Jaksa dalam Kasus Importasi Gula Diungkap

Reporter: |

Editor: |

Kamis , 06 Mar 2025 - 23:36

Menteri Perdagangan periode 2015-206 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong memeluk sang istri, Ciska Wihardja saat tiba di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/3/2025).-foto: net-

eksepsi tom lembong, kejanggalan dakwaan jaksa dalam kasus importasi gula diungkap                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - mantan menteri perdagangan, thomas trikasih lembong (ttl) membacakan eksepsi pada sidang perdana digelar di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) jakarta pusat, kamis (6/3).
eksepsi itu dibacakan penasihat hukum setelah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (jpu).
dalam sidang yang mengagendakan pembacaan dakwaan tersebut, tim kuasa hukum ttl langsung menyampaikan nota keberatan (eksepsi). mereka menilai dakwaan jpu penuh kejanggalan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
“terdapat beberapa fakta yuridis yang membuktikan bahwa ttl tidak memiliki kesalahan untuk disangkakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi,” ujar ari yusuf amir, juru bicara tim kuasa hukum ttl.
“kasus ini adalah bentuk kriminalisasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh jpu terhadap ttl,” lanjutnya.
tim penasihat hukum menilai pengadilan tipikor tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. kasus importasi gula seharusnya masuk dalam ranah hukum undang-undang pangan (uu no. 18 tahun 2012) dan uu perlindungan dan pemberdayaan petani (uu no. 19 tahun 2013).
selain itu, jpu tidak mencantumkan pasal 14 uu tipikor dalam dakwaannya, yang berarti perkara ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
laporan audit bpkp ri menyebut adanya dugaan kerugian negara, namun tidak ada cukup bukti yang menunjukkan unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 uu tipikor.
menurut aturan, jika kerugian negara tidak terbukti sebagai tindak pidana, seharusnya kasus ini diserahkan ke kementerian keuangan untuk ditindaklanjuti secara perdata, bukan diproses sebagai kasus korupsi.
dakwaan jpu menyebut adanya kerugian negara dari transaksi jual-beli gula yang melibatkan 9 perusahaan swasta dan pt perusahaan perdagangan indonesia (ppi). namun, transaksi tersebut tidak dilakukan oleh ttl secara langsung, melainkan oleh pihak-pihak swasta yang berstatus wajib pajak. dalam hukum pidana, pertanggungjawaban bersifat pribadi, sehingga ttl tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak lain.
sebelumnya, badan pemeriksa keuangan (bpk) ri telah melakukan audit terhadap kebijakan importasi gula tahun 2015-2016. hasil audit bpk tersebut menyatakan tidak ada kerugian negara.
sampai saat ini, tidak ada keputusan pengadilan yang membatalkan hasil audit bpk. oleh karena itu, jpu tidak bisa menggunakan laporan bpkp yang bertentangan dengan hasil audit bpk sebagai dasar dakwaan.
keputusan yang diambil ttl sebagai menteri perdagangan merupakan bagian dari kebijakan administratif yang telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (aupb).
jika ada keberatan terhadap kebijakan ini, seharusnya diproses di pengadilan tata usaha negara (ptun), bukan di pengadilan tipikor.
jpu tidak menjelaskan tahun realisasi pembelian gula oleh pt ppi dari perusahaan swasta. tidak ada dasar hukum yang jelas dalam penggunaan harga patokan petani (hpp) untuk menilai dugaan kemahalan harga jual gula.
jpu hanya menguraikan peristiwa tahun 2015-2016, padahal penyelidikan kasus ini mencakup periode 2015-2023. status pt ppi sebagai bumn tidak diperhitungkan
menurut pasal 4b uu bumn, pt ppi memiliki kekayaan terpisah dari keuangan negara. oleh karena itu, jika ada kerugian pada pt ppi, seharusnya dianggap sebagai kerugian perusahaan, bukan kerugian negara.
selain itu, dalam hukum pidana, jika ada perubahan regulasi setelah suatu perbuatan dilakukan, maka aturan yang paling menguntungkan terdakwa harus diterapkan (pasal 1 ayat (2) kuhp).
tim kuasa hukum ttl menilai kasus ini bermuatan politis dan digunakan sebagai alat kriminalisasi.
“kasus ini adalah rekayasa hukum karena perbedaan haluan politik. jika kriminalisasi seperti ini terus terjadi, maka akan menciptakan ketidakpastian hukum di indonesia,” tegas ari yusuf amir.
tim penasihat hukum meminta majelis hakim membatalkan dakwaan jpu dan membebaskan ttl dari semua tuduhan. mereka juga menuntut pemulihan hak dan status ttl sebagai warga negara yang taat hukum. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Jumat 7 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan