Ketua Umum KSPI Sebut Pemerintah Gagal Selamatkan Sektor Riil, Badai PHK Terus Terjadi

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Serikat buruh menilai pemerintah gagal menyelamatkan sektor riil. Ini terbukti dari terus terjadinya badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Terbaru, puluhan ribu buruh/pekerja Sritex Group diakhiri masa kerjanya karena putusan pailit.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mempertanyakan, langkah Menko Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Investasi, serta Menteri Perindustrian selama ini dalam menyikapi kasus PHK, termasuk Sritex. Keberadaan mereka seperti lenyap ditelan bumi saat sektor riil membutuhkan penyelamatan.

“Lalu, siapa pejabat kementerian yang merestui PHK puluhan ribu karyawan Sritex tanpa mengambil langkah-langkah penyelamatan? Mengorbankan puluhan ribu buruh ter-PHK tanpa kejelasan nilai pesangon, THR 2025, dan hak-hak buruh lainnya,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (1/3).

Dia menduga, presiden tidak mendapat laporan secara rutin dan berkala terkait kasus ini. Lalu, ada yang sedang bermain dibalik kasus yang terjadi. Ada pihak yang ingin membeli PT Sritex di bawah harga aset perusahaan. 

“Bongkar total penyebab Sritex tutup dan mem-PHK puluhan ribu pekerja PT Sritex serta hampir ratusan ribu buruh ter-PHK di anak perusahaan Sritex dan supplier Sritex,” tegasnya.

Oleh karenanya, ribuan buruh dari Jabotabek yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara dan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu (5/3). Aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak buruh Sritex. Termasuk tanggungjawab pemerintah dengan memastikan buruh Sritex bisa menjadi karyawan tetap ketika nanti ada investor baru. 

Selain itu, para buruh juga akan menuntut pemerintah agar melakukan aksi nyata untuk menyelamatkan industri nasional dan sektor riil di tengah ancaman badai PHK ratusan ribu buruh di tahun 2025.

Diantaranya, PHK ribuan buruh di PT Yamaha Music Indonesia, PT Sanken Indonesia, PT Tokai Cibitung, PT Danbi Tekstil di Garut, PT Bapintri di Cimahi, serta di beberapa gerai KFC.

“Selain itu, ada ancaman PHK di industri otomotif truk dan dump truk akibat membanjirnya impor truk dan dump truk dari China tanpa adanya pabrikan dan karyawan di Indonesia,” keluhnya. 

Para buruh juga akan menyuarakan terkait pembayaran THR buruh tahun 2025. “Jangan ada pemutusan kontrak dan PHK buruh sebagai cara menghindari pembayaran THR,” sambungnya.

Tuntutan lainnya, para buruh akan meminta pemerintah menghapus sistem outsourcing yang kini semakin masif. Sistem ini dinilai sangat merugikan buruh karena berdampak pada tak adanya kejelasan kerja dan gaji. 

“Buruh juga menuntut pengadilan bagi para koruptor,” ungkapnya. Pada kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga misalnya, para buruh meminta agar pelaku dihukum penjara seumur hidup. Termasuk untuk para pelaku dalam kasus korupsi Jiwasraya. 

“Tak kalah penting, kami meminta agar pemerintah mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2023 yang membuka pintu impor secara ugal-ugalan dan menjadi penyebab PHK besar-besaran di sektor tekstil serta impor truk,” tandasnya. (jp)