Komisi II DPR Mengungkap Sumber Masalah Seleksi PPPK 2024, Bukan Hanya BKN

Reporter: |

Editor: |

Kamis , 06 Feb 2025 - 22:42

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menjelaskan masalah seleksi PPPK 2024. Ilustrasi.-foto: net-

komisi ii dpr mengungkap sumber masalah seleksi pppk 2024, bukan hanya bkn                            palembang.radarlebong.bacakoran.co - komisi ii dpr ri mengungkapkan sumber masalah pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk 2024.
sumber masalah bukan hanya di badan kepegawaian negara, berkaitan dengan data honorer database bkn.
demikian terungkap saat komisi ii dpr ri bersama pemerintah provinsi sumatera selatan (pemprov sumsel) mengevaluasi pelaksanaan seleksi cpns dan pppk 2024 tahap 1, di palembang, rabu (5/2).
penjabat gubernur sumsel elen setiadi saat menerima kunjungan kerja komisi ii dpr ri, menyebutkan berdasarkan data badan kepegawaian daerah (bkd) sumsel, pelamar pppk tahap 1 sebanyak 7.414 orang, pelamar yang lulus seleksi sebanyak 3.077 orang.
adapun pelamar seleksi pppk tahap dua sebanyak 3.397 orang.
kemudian, untuk honorer database bkn sebanyak 8.606 orang. tenaga non-asn yang telah menjadi pppk per 2024 sebanyak 4.861 orang.
lalu, honorer database bkn yang belum ikut seleksi pppk 2024 sebanyak 958 orang, dengan perincian telah mengikuti seleksi dan telah mendaftar tahap 2 sebanyak 413 orang, tidak mendaftar tahap dua sebanyak 545 orang.
sedangkan tenaga honorer non-database bkn mengikuti seleksi cpns dan yang memiliki masa kerja di bawah dua tahun sebanyak 501 orang.
dengan perincian, tenaga honorer non-database bkn ikut seleksi cpns, tetapi gagal sebanyak 241 orang, dan yang masa kerja kurang 2 tahun sebanyak 206 orang.
kendala utama yang dihadapi pemprov sumsel dalam menyelesaikan proses penataan pegawai non-asn ialah keterbatasan anggaran.
namun, ditegaskan bahwa pemprov sumsel akan berupaya membayar gaji pppk paruh waktu dengan layak.
sementara itu, wakil ketua komisi ii dpr ri dede yusuf mengatakan komisi yang dipimpinnya ini membawahi urusan pemerintahan daerah, termasuk yang terkait dengan kemenpanrb dan kepegawaian, urusan pertanahan, serta urusan pelaksanaan pemilu.
"kami paham bahwa pemerintah sedang melakukan upaya penataan terhadap asn. dalam prosesnya undang-undang asn masih belum keluar pp (pp manajemens asn)-nya, terutama terkait pegawai honorer. oleh sebab itu, kehadiran kami di sini ingin menyerap aspirasi dan mendengar kendala yang dihadapi pemerintah daerah,” ujar dede yusuf.
dia mengatakan, di satu sisi pemerintah memang kekurangan tenaga pegawai, tetapi di sisi lain pegawai honorer terus bertambah hingga jumlahnya mencapai empat juta orang, hingga akhirnya mendorong pemerintah untuk menerbitkan sistem pppk.
"namun, dalam perjalanannya tidak berjalan mulus. tercatat ada 1,7 juta orang yang mengikuti pppk, yang lolos sebanyak 1,4 juta orang, dan masih sisa 300 ribu orang yang belum lulus,” ujarnya.
dede yusuf mengakui, permasalahan bukan hanya di bkn saja, tetapi juga berasal dari daerah.
pemerintah daerah pun mengalami kesulitan saat menerima begitu banyak formasi pegawai dan pembiayaan (kondisi keuangan daerah).
belum lagi ada uu yang menyatakan bahwa belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen.
honorer database bkn berasal dari data yang diinput bkd. namun, masih terdapat tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun sangat sulit terdata pada database bkn, dibandingkan mereka yang baru bekerja beberapa tahun.
permasalahan lain yang muncul, kata dede, adanya pegawai honorer pusat (kementerian) yang ditempatkan di daerah (provinsi).
namun oleh pemprov dianggap sebagai pegawai pusat, sementara pusat menganggap pegawai tersebut urusan daerah.
melihat berbagai kendala tersebut maka pihaknya mengusulkan kepada pemerintah daerah agar mengutamakan tenaga non-asn eks k2, menyelesaikan proses penerimaan tenaga pppk, dan tidak menambah pegawai baru.
"memang ada usulan agar tenaga pppk ini bisa menjadi cpns, tentu saja kami setuju akan hal ini. hanya saja kita akan selesaikan satu per satu permasalahannya.”
“pemerintah daerah agar fokus pada yang telah ada saat ini, yakni proses penerimaan pppk yang telah lulus dan bagi pppk paruh waktu ini perlu dicarikan solusinya. terpenting adalah dahulukan (angkat) pegawai yang telah ada saat ini,” kata dede yusuf. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Jumat 7 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan