Efisiensi Anggaran 2025, Presiden Prabowo Kurangi 50 Persen Belanja Perjalanan Dinas

Reporter: Reni Apriani |

Editor: Reni Apriani |

Kamis , 23 Jan 2025 - 23:39

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.-Foto: net-

2. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional, perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin

3. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud tidak termasuk pada belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

4. Efisiensi sebagiamana dimaksud, diprioritaskan selain dari,

a. Anggaran yang berumber dari pinjaman dan hibah

b. Rupiah murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025

c. Anggaran yang bersumber dari penerimaan bukan pajak badan layanan umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara tahun anggaran 2025

d. Anggaran yang berumber dari surat berharga syariah negara (SBSN) dan menjadi underiying asset dalam rangka penerbitan SBSN.

efisiensi anggaran 2025, presiden prabowo kurangi 50 persen belanja perjalanan dinas                             jakarta.radarlebong.bacakoran.co - presiden republik indonesia prabowo subianto menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait efisensi anggaran pada apbn tahun anggaran 2025. 
dalam inpres nomor 1 tahun 2025 itu tertuang beberapa kegiatan yang harus dibatasi bahkan harus dikurangi untuk efisiensi keuangan negara.
inpres tersebut diterbitkan pada rabu 22 januari 2025, yang mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara adan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025
dalam inpres itu disebutkan saat ini sedang dilakukan atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar rp 306,6 triliun dimana efisiensi tersebut diambil dari anggaran belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebesar rp 256 triliun, dan transfer ke daerah sebesar rp 50,5 triliun.
untuk merealisasikan efisiensi anggaran apbn tahun anggaran 2025 maka presiden prabowo  meminta kepada seluruh gubernur dan bupati/ walikota untuk melakukan beberapa penghematan anggaran, diantaranya : 
1. membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencertakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion
2. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 % (lima puluh persen) 
3. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada perpres mengenai standar harga satuan regional
4. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur
5. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga
7. melakukan penyesuaian belanja apbd tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah
selain itu, guna mendukung langkah langkah efisensi anggaran negara tahun anggaran 2025 presiden prabowo memerintakan menteri dan pimpinan lembaga untuk :
1. melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja kementerian / lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh menteri keuangan
2. identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional, perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin
3. identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud tidak termasuk pada belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.
4. efisiensi sebagiamana dimaksud, diprioritaskan selain dari,
a. anggaran yang berumber dari pinjaman dan hibah
b. rupiah murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025
c. anggaran yang bersumber dari penerimaan bukan pajak badan layanan umum (pnbp-blu) kecuali yang disetor ke kas negara tahun anggaran 2025
d. anggaran yang berumber dari surat berharga syariah negara (sbsn) dan menjadi underiying asset dalam rangka penerbitan sbsn.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Jumat 24 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan