Perubahan Hakiki Pembebasan Baitul Maqdis

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - PRESIDEN Prabowo menyatakan dukungannya terhadap hak asasi manusia warga Palestina dan menyoroti lemahnya persatuan negara-negara Muslim pada isu-isu yang berkaitan dengan Palestina, yaitu tentang perdamaian dan kemanusiaan pada pidatonya di KTT D-8 di Kairo, Mesir pada hari Kamis, 19 Desember 2024. Beliau juga menyampaikan bahwa dengan kelemahan tersebut, kita tidak akan mampu membela Palestina.

Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo senantiasa mengingatkan tentang membawa isu Palestina ini menuju langkah-langkah nyata dan strategis.  

Beliau juga pernah menyampaikan pembelaannya, tidak hanya untuk Palestina, namun juga untuk semua rakyat-rakyat tertindas di dunia yang ia sampaikan pada pidato pertamanya di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD pada hari Ahad, 20 Oktober 2024.

Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwasanya kala Pemerintah Indonesia berada di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan berupa tenaga medis dan rumah sakit tentara. (www.presidenri.go.id)

Tidak Membawa Perubahan

Yusak Farchan, seorang Direktur Eksekutif Citra Institute menanggapi pernyataan Prabowo mengenai pembelaan terhadap hak asasi manusia. Ia menyatakan bahwa upaya ini tidak berlaku bagi negara-negara Muslim yang seharusnya menjadi pemersatu yang membawa mereka terhadap perubahan yang nyata.

Dia memperhatikan, negara-negara muslim di dunia masih belum maksimal memberikan sikap yang konkret untuk melawan ketidakadilan penegakkan HAM terhadap Palestina sebagai salah satu negara muslim di dunia.

Menurutnya, ini bukanlah upaya sesungguhnya untuk mewujudkan tindakan nyata dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina.

Ia kemudian menyambung, apabila hanya diwujudkan dengan pernyataan dukungan saja, tidak akan membawa banyak perubahan atas Palestina. (rmol.id)

Palestina Butuh Bantuan Militer

Setiap pihak yang mengklaim bahwa mereka mendukung Palestina perlu mengetahui bahwa Palestina membutuhkan tindakan nyata berupa pengiriman pasukan militer. Tanpa adanya solusi tuntas ini, sekadar pembelaan saja hanya retorika belaka.

Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung bahkan mendesak adanya solusi dua negara (two state solution). Solusi yang tidak dikehendaki rakyat Palestina sendiri.

Artinya, sama saja Indonesia menyetujui bahwa tanah Palestina juga menjadi milik Zionis, atau bisa dikatakan, dirampas oleh Zionis. Demikian juga berarti Palestina tidak akan bisa merdeka seutuhnya.

Negara-negara Muslim terutama para pemimpin Muslim seharusnya sadar penuh akan hal ini. Mereka perlu untuk tidak lagi menutup mata akan gentingnya dan perlunya untuk mengirimkan bala tentaranya dan membantu membebaskan Palestina.