Konfigurasi Politik Nasional Dinilai Tak Mendukung Sikap Polisi untuk Humanis

Reporter: |

Editor: |

Jumat , 20 Dec 2024 - 23:38

Direktur Imparsial Ardimanto Adiputra menilai konfigurasi politik nasional saat ini tidak mendukung pembentukan polisi yang profesional dan humanis.-foto:jpnn.com-

konfigurasi politik nasional dinilai tak mendukung sikap polisi untuk humanis                            radarlebong.bacakoran.co- direktur imparsial ardimanto adiputra menilai konfigurasi politik nasional saat ini tidak mendukung pembentukan polisi yang profesional dan humanis.
hal ini disampaikan ardi dalam diskusi bertajuk pendekatan keamanan manusia dalam kepolisian di sadjoe cafe, jakarta, jumat, (20/19).
"konfigurasi politik, aktor politik, partai politik kita tidak mendukung untuk membentuk kepolisian yang profesional, yang humanis, dan demokratis," kata ardi.
dia menilai yang terjadi saat ini adalah munculnya upaya cawe-cawe menggunakan institusi kepolisian untuk kepentingan politik.
baca juga:59% gen z dan milenial gunakan paylater untuk atur cash flow
ardi pun menyoroti pengawasan eksternal dari komisi iii dpr ri yang sebenarnya memiliki kewenangan jauh lebih kuat dari komisi kepolisian nasional (kompolnas).
ardi mencontohkan hal-hal terkait pengawasan anggaran harus diperkuat sehingga polisi jauh lebih humanis dan profesional.
"misalnya pengawasan anggaran membeli body cam daripada gas air mata. (pengawasan) itu, kan, jauh lebih tepat (dilakukan dpr)," lanjutnya.
dia menyebutkan reformasi kepolisian saat ini tidak bisa dilakukan dengan mengarahkan semua 'corong toa' kepada institusi kepolisian saja.
baca juga:brand milik anak bangsa shabu kojo premium hadir sebagai alternatif kuliner
pasalnya, dinamika reformasi di tubuh kepolisian sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi saat ini.
menurutnya, semua instrumen sosial politik juga harus mendorong polisi menuju kepolisian yang profesional, humanis, dan demokratis dengan pendekatan human security.
"kita juga perlu menyampaikan konsep human security kepada parlemen, pemerintah, dan aktor-aktor politik kita. sehingga berbagai kebijakan turunan bisa didiskusikan bersama-sama dengan dpr," jelasnya.
sementara itu, sekjen pbhi gina sabrina mengatakan masih percaya dengan kemampuan polri untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian.
dia menyebutkan usaha yang dilakukan polri dalam menjaga pemilu dan pilkada serentak 2024 yang untuk pertama kalinya digelar di indonesia bisa dijadikan model perbaikan tersebut.
"pilkada dan pemilu 2024 merupakan salah satu agenda terbesar nasional sehingga minimnya kerusuhan dan konflik wajib diapresiasi," ujarnya.
di sisi lain, sekjen koalisi perempuan indonesia (kpi) mike verawati mengatakan polisi tidak akan pernah bisa mendekati kaum perempuan dan anak jika pendekatannya militeristik.
itu sebabnya, lanjutnya, pendekatan keamanan manusia sangat penting dan harus terus diperkuat dengan landasan utama ham.
terlebih sudah ada perintah langsung kapolri jenderal listyo sigit prabowo yang ingin mengembangkan direktorat tindak pidana pelindungan perempuan dan anak serta pemberantasan perdagangan orang (dittipid ppa-ppo) hingga ke tingkat polda dan polres.
"jadi, ini harus terus diberikan penguatan kapasitas dan sdm ya. artinya kepolisian harus kembali ke situasi adaptif, universal," ujarnya.
komisioner kompolnas, gufron yang juga hadir dalam diskusi menyatakan kepolisian tidak bisa menggunakan perspektif lama dalam bertugas.
"jadi, harus menggunakan perspektif baru, polisi harus lebih adaptif dalam membaca persoalan yang ada di masyarakat. orientasinya kepada masyarakat," ujar gufron.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lebong, Jumat 31 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan