6.070 Honorer Ikuti Seleksi Kompetensi PPPK, Persaingan Ketat, Jangan Sia-siakan Kesempatan

KABUPATENBANDUNG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Seleksi kompetensi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap pertama di lingkungan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dimulai. Sebanyak 6.070 peserta mengikuti seleksi kompetensi PPPK tahap pertama tersebut.

"Mereka ialah tenaga honorer dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bandung dengan mayoritas adalah guru,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna di Kabupaten Bandung, Selasa (17/12).

Menurut Bupati Dadang, seleksi ini dilaksanakan untuk mengukur kemampuan peserta agar sesuai dengan posisi yang dilamar.

Dadang menambahkan dari 6.070 orang yang mengikuti tes tahap pertama ini, hanya sekitar 1.500 yang akan diterima sebagai ASN.

Baca Juga: Evaluasi Kinerja Pegawai Honorer, Bupati Hermus Indou Bentuk Tim

Oleh karena itu, kata dia, persaingan yang ketat ini menuntut para peserta untuk mempersiapkan diri dengan maksimal.

“Tahun ini kita menerima 1.500 formasi PPPK dan pemerintah daerah siap mengalokasikan anggaran untuk membiayai gaji PPPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan," paparnya.

Dalam kunjungannya, Dadang memberikan motivasi kepada para peserta agar mereka mengikuti seleksi PPPK dengan sungguh-sungguh dan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

"Ikuti dengan sungguh-sungguh seleksi kompetensi PPPK ini," ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa ini adalah  kesempatan yang sangat baik untuk menjadi ASN.

"Jangan sampai disia-siakan kesempatan ini," tegasnya.

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu juga mengaku sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta seleksi.

"Saya berpesan, jangan mengandalkan orang lain. Keputusan lulus atau tidaknya peserta sepenuhnya murni kemampuan sendiri. Bupati tidak punya kewenangan untuk menentukan," kata dia.

Lebih lanjut, dia menyebutkan selama 3,5 tahun menjabat bupati Bandung, telah mengangkat 9.000 lebih tenaga honorer di Kabupaten Bandung menjadi PPPK. “Mereka yang diangkat menjadi PPPK mayoritas adalah guru dan tenaga kesehatan,” ungkap Dadang. (jp)