Evaluasi Kinerja Pegawai Honorer, Bupati Hermus Indou Bentuk Tim

MANOKWARI.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Bupati Manokwari, Papua Barat, Hermus Indou, mengevaluasi kinerja pegawai honorer.

Dia bahkan membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai honorer guna meningkatkan efektivitas anggaran daerah.

“Tim ini untuk memastikan apakah ada pegawai honorer yang tidak layak dipertahankan, apalagi honorer yang tidak bekerja baik dan suka melawan pimpinan,” kata Hermus di Manokwari, Selasa (17/12).

Dia mengatakan bahwa pada 2025 nanti, Pemerintah Kabupaten Manokwari harus melakukan efektivitas dan mencegah pemborosan anggaran, sehingga hanya akan mempertahankan honorer yang bekerja dengan baik.

Baca Juga: Dipastikan Hanya 25% Honorer Lulus PPPK 2024, Mayoritas Paruh Waktu

Menurut dia, honorer merupakan pegawai dengan sistem kontrak, sehingga bisa diperpanjang atau tidak, sesuai dengan kinerja yang dilakukan.

“Kalau kita membayar honorer yang tidak bekerja dengan baik, bahkan suka melawan pimpinan itu sama saja kita melakukan pemborosan anggaran, apalagi yang suka demo ke pemerintah. Ingat, setiap tahun saya yang teken SK honorer,” paparnya.

Dia menambahkan pada tahun politik ini bahkan ada honorer di lingkup Pemkab Manokwari yang berani melakukan provokasi pada pegawai pemerintah lainnya.

Para honorer tersebut sudah berani menyebabkan isu-isu negatif dan hal-hal yang tidak benar terkait keterlambatan gaji tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu pada pimpinan terkait.

“Honorer jangan berlaku seperti ASN suka mengatur banyak. Gaji honorer dibayar dari APBD dan DBH otsus, jadi, tunggu droping (ketersediaan) anggaran dahulu baru gaji bisa dibayarkan,” katanya.

Dia menambahkan Pemkab Manokwari selalu berusaha menjaga hak pembayaran seluruh pegawai baik honorer, PPPK maupun PNS.

Saat ini bahkan penyaluran hak pegawai, seperti gaji atau tunjangan, tidak lagi dilakukan secara manual menggunakan uang tunai.

Namun, lanjut dia, dilakukan secara digital dan langsung masuk ke rekening masing-masing guna mencegah kebocoran anggaran. (jp)