TPP Tak Kunjung Cair, ASN Pemda Lebong Geruduk BKD: Bupati Kopli: Mohon Sabar, Insya Allah DBH Ditransfer

Menurutnya, TPP merupakan komponen penting yang mendukung kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

"Keterlambatan pembayaran ini sangat memberatkan, terutama menjelang akhir tahun, ketika kebutuhan biasanya meningkat," ujar Beny.

//

Bupati Kopli: Mohon Sabar, Insya Allah DBH Ditransfer

Sementara itu, Bupati Lebong, Kopli Ansori, S.Sos, menyikapi tentang anggaran Pemda Lebong dan kedatangan puluhan ASN ke BKD Lebong menyampaikan kepada ASN maupun mitra kerja Pemda Lebong bahwa pemerintah daerah telah menyusun anggaran dengan memperhatikan aturan yang berlaku,

Bupati Kopli: Mohon Sabar, Insya Allah DBH Ditransfer-foto :tangkapan layar-

sehingga tidak ada alasan untuk mencemaskan stabilitas keuangan daerah.

"Insya Allah tidak ada kecemasan yang belebih-lebihan, karena dalam penyusunan anggaran kami menyesuaian dengan aturan. Yang Insya Allah tidak ada yang namanya tunda bayar dan tidak melakukan pembayaran TPP," kata Bupati Kopli dalam video tersebut. 

Menurut Kopli, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Lebong masih menunggu transfer sekitar Rp60 miliar DBH, yang terdiri dari Rp20 miliar dari Provinsi Bengkulu dan Rp40 miliar dari pemerintah pusat.

Dana ini diharapkan cair sebelum akhir Desember 2024 untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah.

"Kebutuhan anggaran hingga akhir Desember sekitar Rp30-40 miliar. Insya Allah, DBH provinsi dan pusat akan ditransfer tepat waktu sehingga stabilitas keuangan daerah tetap terjaga," kata Kopli.

Bupati Kopli Ansori mengungkapkan bahwa kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas, termasuk dalam kebijakan peningkatan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap tahun.

Namun, ia meminta ASN bersabar karena keterlambatan transfer DBH berdampak pada pencairan TPP.

"Dari awal saya berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN. Setiap tahun TPP selalu kami naikkan. Tapi, per hari ini saya sampaikan bahwa kita masih menunggu transfer DBH dari provinsi dan pusat. Saya harap ASN bisa bersabar dan memahami kondisi ini," jelasnya.

Bupati memastikan bahwa seluruh kebijakan keuangan daerah disusun dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.