Kelas 1,2,3 akan dihapus, Cek Iuran BPJS Kesehatan Sekarang!

Reporter: Amri Rakhmatullah |

Editor: Reni Apriani |

Rabu , 30 Oct 2024 - 19:40

Kelas 1,2,3 akan dihapus, Cek Iuran BPJS Kesehatan-foto :tangkapan layar-

kelas 1,2,3 akan dihapus, cek iuran bpjs kesehatan sekarang!                            radarlebong.bacakoran.co - angka iuran bpjs kesehatan kemungkinan meningkat tahun depan.
selain penerapan sistem kelas rawat inap standar (kris) menggantikan sistem bpjs kesehatan kelas 1, 2, 3.
pemerintah akan menerapkan sistem kris pada tanggal 30 juni 2025. jumlah iuran peserta akan bertambah karena adanya perubahan sistem terkait bpjs kesehatan kategori 1 dan 2, sedangkan kategori 3 tidak.
mereka merupakan peserta penerima bantuan iuran (pbi) dari pemerintah.
baca juga:cara mengaktifkan bpjs kesehatan setelah menunggak iuran selama bertahun- tahun
“kalau tipe iii tidak naik maka tipe iii maaf umumnya pbi,” direktur senior bpjs kesehatan ali ghufron mukti di tmii, jakarta timur, dikutip senin (28 oktober 2024).
sebenarnya, besaran iuran bpjs kesehatan yang baru juga diatur dalam peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2024 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan nasional.
rencananya, selain perubahan tarif, iuran bpjs kesehatan juga menjadi tarif tunggal karena sistem kris menghilangkan sistem kelas di bpjs kesehatan. namun penerapan iuran tarif khusus ini akan dilakukan secara bertahap.
“ke depan, sumbangan ini harus bersifat satu kali saja, namun dilakukan secara bertahap,” kata menteri kesehatan budi gunadi sadikin di kompleks parlemen jakarta beberapa waktu lalu.
baca juga:mengenal operasi yang ditanggung dan tidak ditanggung bpjs kesehatan, apa sajakah?
pasal 103b ayat (8) perpres 59/2024 mengatur penetapan tarif, manfaat, dan layanan hingga 1 juli 2025. pada masa transisi, tarif akan dikenakan sama seperti sebelumnya hingga 28 oktober 2024.
aturan mengenai iuran sebelumnya tertuang dalam peraturan presiden nomor 63 tahun 2022. aturan ini juga mengatur soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dan tanpa adanya denda keterlambatan terhitung mulai tanggal 1 juli 2026.
akan dikenakan denda jika dalam waktu 45 hari sejak pengaktifan status kepesertaan lagi, peserta mendapat pelayanan kesehatan rawat inap.
dalam peraturan ini, rezim iuran dibagi menjadi beberapa aspek. berikut penjelasannya :
1. peserta penerima iuran jaminan kesehatan (pbi) bersubsidi iurannya dibayar langsung oleh pemerintah.
2. iuran bagi peserta penerima gaji (ppu) yang bekerja pada instansi pemerintah antara lain pns, anggota tni, anggota polri, pns, dan pns non-pemerintah sebesar 5% dari gaji atau gaji bulanan. dengan ketentuan: pemberi kerja membayar 4% dan anggota membayar 1%.
3. besaran iuran bagi peserta ppu yang bekerja pada bumn, bumn, dan swasta adalah sebesar 5% dari gaji atau gaji bulanan dengan ketentuan sebagai berikut: 4% dibayar oleh pemberi kerja dibayar dan 1% dibayar oleh peserta.
4. tambahan iuran keluarga ppu antara lain anak keempat, dst, ayah, ibu dan suami/istri, besarnya iuran 1% dari gaji per orang per bulan, dibayar oleh pekerja.
5. iuran kepada anggota keluarga ppu lainnya seperti saudara kandung, pembantu rumah tangga, dan lain-lain, peserta bukan pegawai (pbpu) dan peserta bukan pegawai 
masing-masing mempunyai cara perhitungan tersendiri, rinciannya sebagai berikut:
a. rp 42.000 per orang per bulan untuk pelayanan di ruang perawatan kelas iii.
- khusus kelas iii, pada bulan juli hingga desember 2020, peserta harus menyumbang rp 25.500. sisanya sebesar rp 16.500 akan dibayarkan oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
- per 1 januari 2021, biaya peserta kelas iii sebesar rp 35.000, sedangkan dukungan terus diberikan pemerintah dalam bentuk iuran sebesar rp 7.000.
b. rp 100.000 per orang per bulan dengan pelayanan di ruang perawatan kelas ii.
c. rp 150.000 per orang per bulan dengan pelayanan di ruang perawatan kelas i
6. iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan dan janda, duda atau anak yatim dari prajurit veteran atau perintis mandiri, ditetapkan sebesar 5% di atas 45%. gaji pokok golongan iii/pns dengan masa kerja 14 tahun/bulan dibayar oleh pemerintah.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lebong, Kamis 31 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan