Hampir Separuh Honorer Tidak Kebagian Formasi PPPK 2024, Ya Ampun

KOTASEMARANG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah, sudah membuka pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024.

Diketahui, pendaftaran PPPK 2024 gelombang pertama dibuka mulai 1 Oktober dan akan ditutup pada 20 Oktober mendatang.

Gelombang pertama Pendaftaran PPPK 2024 dikhususkan bagi pelamar prioritas (pelamar prioritas guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), eks honorer K2, dan tenaga non-ASN atau honorer yang masuk database BKN.

Pendaftaran PPPK 2024 gelombang kedua pada 17 November - 31 Desember 2024, disediakan untuk honorer non-database BKN, yakni tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah.

Jumlah formasi PPPK 2024 Pemkot Semarang sebanyak 2.654 kursi, yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Joko Hartono di Semarang, Jumat (4/10), mengatakan seleksi PPPK 2024 diperuntukkan bagi non-ASN atau honorer.

Dia menyebutkan setidaknya ada 4.500 non-ASN di Kota Semarang yang akan memperebutkan 2.654 formasi pada rekrutmen PPPK 2024.

Melihat data yang disebutkan Joko, maka dapat dipastikan akan sangat banyak honorer di Pemkot Semarang yang tidak mendapatkan formasi PPPK 2024.

Para honorer yang tidak mendapatkan formasi, maka dapat diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Joko menjelaskan, jumlah formasi tersebut diatur dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 800/889 Tahun 2024 tertanggal 25 September 2024.

Alokasi formasi sebanyak 2.654 posisi disediakan untuk mengisi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Pemkot Semarang.

Rincian formasi tersebut terdiri atas 303 formasi untuk tenaga guru, 55 formasi untuk tenaga kesehatan, dan 2.296 formasi untuk tenaga teknis.

Seluruh proses seleksi akan dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan materi yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara

Joko menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi akan dilaksanakan secara transparan, terbuka, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Kami berkomitmen untuk menjamin seleksi ini berlangsung adil dan bersih sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kualitas dan kompetensi terbaik dari para pelamar," kata Joko. (jp)