JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bakal melakukan negosiasi ulang dengan China terkait penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung.
Karena itu Purbaya, mengatakan saat ini proses perencanaan negosiasi dengan China tersebut sedang dmatangkan oleh Kemenkeu bersama dengan Danantara Indonesia.
“Kami diskusi baiklah, termasuk KCIC masih akan dicari bentuk yang pas seperti apa. Nanti tim teknis dia diskusi dengan tim teknis saya. Ini kan masih belum clear betul seperti apa. Saya sih belum tahu sampai detail. Tapi gambaran besarnya clear lah mau ngapain ke depan,” ujar Purbaya dikutip Kamis (4/12).
Purbaya memastikan dirinya bersama dengan Danantara Indonesia siap untuk melakukan perjalanan ke China, sebagai upaya melakukan negosiasi ulang terkait utang Whoosh.
Namun, dia mengatakan kedua pihak akan memastikan terlebih dahulu akan bertemu dengan siapa di China, dan skema penyelesaian seperti apa yang akan ditawarkan.
“Saya bilang begini. Saya nggak tahu di China ketemu siapa, China Development Bank (CDB) apa NDRC (National Development and Reform Commission)-nya. Nanti, kalau udah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kita ke China. Kalau nggak, saya bingung ke China ketemu siapa, nggak jelas,” ujar Purbaya.
Diketahui, Kereta Cepat Whoosh ini memiliki beban utang mencapai sekitar USD 7,2 miliar atau setara Rp 116 triliun.
Besarnya angka tersebut termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun dari rencana awal yang hanya sekitar USD 6,07 miliar.
Pemerintah Indonesia menggarap Whoosh ini setelah Presiden Jokowi meminjam uang dari China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen.
Kemudian sisanya ditanggung konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang menaungi PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). Namun pinjaman dari China tersebut dibebani bunga sekitar 3,5–4 persen per tahun.
Karena beban bunga tahunan yang harus dibayar oleh pemerintahan Prabowo Subianto yang ditaksir mencapai Rp 2 triliun.
Dengan demikian, setiap tahunnya pemerintahan Prabowo Subianto diwajibkan untuk membayar utang sekira Rp 2 trilun. (jp)