JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia (PTKNI) mendukung alih status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke pegawai negeri sipil (PNS).
PTKNI bahkan mendorong pemerintah mempercepat realisasi pengalihan guru dan tendik PPPK ke PNS supaya mereka masih bisa menikmati kesejahteraan sempurna.
"Kami mendukung dan mendorong pemerintah menerbitkan regulasi peralihan guru dan tendik ASN PPPK menjadi PNS serta penyelesaian permasalahan honorer," kata Pengurus DPP PTKNI Sigid Purwo Nugroho kepada JPNN, Kamis (17/7).
Sebagai ASN, lanjut Sigid, PPPK berhak mendapat hak setara dengan PNS, seperti jenjang karier maupun tunjangan sosial. Dia menambahkan bahwa guru merupakan komponen yang besar pengaruhnya dalam rangkaian proses sampai dengan hasil pendidikan berkualitas.
"Upaya perbaikan apa pun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan signifikan tanpa dukungan para guru profesional dan berkualitas," ungkapnya.
Menurut Sigid, kontribusi yang diberikan oleh guru dalam dunia pendidikan di negara ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka mempunyai peran sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Sigid menilai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum banyak menyentuh perbaikan nasib, kesejahteraan, serta status hukum guru honorer. Dia menambahkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pun terkesan diskriminatif terhadap PPPK dibandingkan PNS.
Lebih lanjut Sigid mengungkapkan bahwa pendidikan bukan sebagai alat hegemoni penguasa dalam kerangka diskursus sosiologi pendidikan.
Sosiologi pendidikan ini merupakan sebuah sosiologi terapan yang membahas tentang fenomena sosial dalam dunia pendidikan.
Jika menggunakan pendekatan ini, maka harus memakai konsep, teori dan metode untuk melihat kenyataan sosial di dalam fenomena pendidikan.
Sosiologi pendidikan mencakup permasalahan pendidikan seperti guru, sistem pendidikan, dan lainnya.
Guru asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ini menambahkan bahwa saat ini guru masih terhegemoni oleh negara, posisinya berada di bawah kendali penguasa. Ketidakberdayaan guru ditunjukkan dengan sangat kuatnya negara mengatur mereka.
Seperti adanya kesepakatan yang spontan dan terpaksa yang dilakukan negara terhadap guru.
Contoh dari hegemoni negara terhadap guru ialah protes dilakukan, tetapi tetap saja tidak merubah apa pun.
"Negara perlu mengambil peran dalam merancang kebijakan yang komprehensif untuk memastikan guru dapat menjalankan peran mereka secara optimal dalam membentuk generasi yang berkualitas," kata Sigid. (jp)