JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Menjelang pengumuman kelulusan PPPK tahap 2 yang dimulai pada 16 hingga 25 Juni 2025, masih banyak honorer non-database BKN yang risau jika tidak lulus seleksi.
Begitu pun, honorer database BKN yang tidak lulus seleksi tahap 1, galau mengenai rencana pengangkatan mereka menjadi PPPK Paruh Waktu.
Aksi demo honorer hari ini, Rabu 11 Juni 2025, melibatkan massa Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia yang akan menyasar Kemendagri dan Istana Negara, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, pada Selasa kemarin, massa honorer R2 dan R3 sudah menggelar aksi unjuk rasa di Kantor BKN Pusat di Jakarta.
Perlu diketahui, R2 ialah honorer K2 yang hingga saat ini belum beralih status menjadi ASN.
R3 ialah peserta seleksi PPPK 2024 yang bertatus honorer database BKN.
Adapun honorer non-database BKN peserta seleksi PPPK 2024 diberi kode R4.
Dalam sebuah group WA, para honorer tersebut mengeluhkan mengenai nasib mereka ke depan.
Banyak di antaranya meragukan keseriusan pemerintah, dalam hal ini KemenPANRB dan BKN, untuk menuntaskan masalah honorer pada tahun ini.
Kapan pengisian Daftar Riyawat Hidup (DRH) untuk pengusulan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu?
Adilkah jika honorer database BKN yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak mendapatkan formasi dan hanya diangkat jadi PPPK Paruh Waktu?
Apakah honorer non-database BKN gagal seleksi juga akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu?
Itulah beberapa pertanyaan yang muncul dalam sebuah group WA honorer peserta seleksi PPPK 2024.
Tidak sedikit yang menganggap pemerintah tidak serius dan membandingkan dengan era Presiden SBY yang dinilai tidak ribet mengangkat honorer menjadi PNS.
Yuk, kita sisir sejumlah kebijakan pemerintah dalam menuntaskan masalah honorer. Setidaknya ada 4, yakni sebagai berikut: