REJANG LEBONG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, akan mengusulkan penambahan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) setiap tahun.
Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guru di Kabupaten Rejang Lebong.
"Jumlah guru yang ada di Kabupaten Rejang Lebong ini masih kurang walaupun sudah dapat kuota guru PPPK. Kami setiap tahunnya akan terus mengusulkan penambahan guru melalui PPPK," kata Kepala Dikbud Rejang Lebong Rezza Pakhlevie di Rejang Lebong, Jumat (29/12).
Dia menjelaskan bahwa jumlah guru baik berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan honorer yang mengajar di TK, SD dan SMP di Rejang Lebong saat ini mencapai 3.668 orang. Terdiri dari 1.879 guru berstatus ASN dan 1.789 guru honorer.
Menurut dia, ketersediaan guru yang bertugas di sekolah tingkat TK, SD dan SMP tersebar dalam 15 kecamatan di Rejang Lebong, terutama yang berstatus ASN, terus berkurang karena banyak yang masuk usia pensiun, pindah tugas dan meninggal dunia.
Rezza mengatakan kebutuhan guru di Kabupaten Rejang Lebong sejak 2022 lalu mulai program PPPK sebanyak 141 orang. Pada 2023, mendapatkan kuota sebanyak 300.
Menurut dia, saat ini jumlah kebutuhan guru di Kabupaten Rejang Lebong masih dipenuhi oleh guru berstatus honorer, yang mana jumlahnya hampir sama banyak dengan guru ASN.
Adanya rencana penghapusan tenaga guru honorer yang dilakukan oleh pemerintah pusat paling lambat akhir 2023 ini dinilainya akan berpengaruh dengan ketersediaan guru di sejumlah sekolah di wilayah itu terutama yang berada di daerah pelosok.
"Kalau guru honorer ini dihapuskan maka siapa lagi yang akan mengisi kekurangan guru di Kabupaten Rejang Lebong saat ini. Kami berharap pemerintah pusat dan daerah bisa mencari solusi untuk mengatasinya," kata Rezza Paklevie. (jp)