Konfigurasi Politik Nasional Dinilai Tak Mendukung Sikap Polisi untuk Humanis

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO- Direktur Imparsial Ardimanto Adiputra menilai konfigurasi politik nasional saat ini tidak mendukung pembentukan polisi yang profesional dan humanis.

Hal ini disampaikan Ardi dalam diskusi bertajuk Pendekatan Keamanan Manusia dalam Kepolisian di Sadjoe Cafe, Jakarta, Jumat, (20/19).

"Konfigurasi politik, aktor politik, partai politik kita tidak mendukung untuk membentuk kepolisian yang profesional, yang humanis, dan demokratis," kata Ardi.

Dia menilai yang terjadi saat ini adalah munculnya upaya cawe-cawe menggunakan institusi kepolisian untuk kepentingan politik.

BACA JUGA:59% Gen Z dan Milenial Gunakan Paylater untuk Atur Cash Flow

Ardi pun menyoroti pengawasan eksternal dari Komisi III DPR RI yang sebenarnya memiliki kewenangan jauh lebih kuat dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Ardi mencontohkan hal-hal terkait pengawasan anggaran harus diperkuat sehingga polisi jauh lebih humanis dan profesional.

"Misalnya pengawasan anggaran membeli body cam daripada gas air mata. (Pengawasan) itu, kan, jauh lebih tepat (dilakukan DPR)," lanjutnya.

Dia menyebutkan reformasi kepolisian saat ini tidak bisa dilakukan dengan mengarahkan semua 'corong toa' kepada institusi Kepolisian saja.

BACA JUGA:Brand Milik Anak Bangsa Shabu Kojo Premium Hadir Sebagai Alternatif Kuliner

Pasalnya, dinamika reformasi di tubuh kepolisian sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi saat ini.

Menurutnya, semua instrumen sosial politik juga harus mendorong polisi menuju kepolisian yang profesional, humanis, dan demokratis dengan pendekatan human security.

"Kita juga perlu menyampaikan konsep human security kepada Parlemen, pemerintah, dan aktor-aktor politik kita. Sehingga berbagai kebijakan turunan bisa didiskusikan bersama-sama dengan DPR," jelasnya.

Sementara itu, Sekjen PBHI Gina Sabrina mengatakan masih percaya dengan kemampuan Polri untuk melakukan reformasi di tubuh Kepolisian.