Dualisme Pjs Kades, PABPDSI Pertanyakan Kejelasan ke Dinas PMD

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Masalah dualisme pejabat sementara (Pjs) kepala desa (kades) di 47 desa di Kabupaten Lebong memicu kebingungan di kalangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Untuk mencari kejelasan, perwakilan Persatuan Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), Piki Rikardo, mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Perwakilan PABPDSI, Piki Rikardo, mengungkapkan kedatangan pihaknya ke dinas PMD atas dasar aspirasi dari BPD di 47 desa yang terdampak dualisme Pjs kades.

Menurutnya, dualisme Pjs kades dapat memicu konflik di masyarakat dan menghambat pelaksanaan musdes.

Baca Juga: Pemdes Semelako II Salurkan BLT DD 6 Bulan

"Ketidakjelasan mengenai siapa yang sah sebagai Pjs kades juga membuat kami (BPD,red) bingung dalam menjalankan tugas," ungkap Fiki.

Piki juga menyampaikan bahwa BPD bingung menentukan kepala desa yang harus diundang untuk musyawarah.

Namun dari penjelasan Kadis PMD bahwa dirinya tidak berwenang memutuskan sah atau tidaknya Pjs kades karena SK tersebut dikeluarkan oleh Bupati dan Plt. Bupati pada waktu itu.

"Kita juga mengusulkan agar BPD melaksanakan musyawarah khusus untuk mencari kesepakatan mengenai Pjs mana yang harus diakui. Namun, Kadis PMD tidak menyarankan langkah tersebut karena dianggap tidak akan menyelesaikan masalah," jelasnya.

Masih kata Piki, BPD setiap tahunnya melaksanakan musyawarah perencanaan anggaran tahun berikutnya. Artinya pasti akan mengundang kepala desa dalam musyawarah tersebut.

"Kalau kepala desa ada dua, mana yang harus kami undang," ujar Piki.

Piki Rikardo berharap ada solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan dualisme ini agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

Jika Pjs lama masih diakui, sebaiknya dilakukan pelantikan ulang untuk menghilangkan kebingungan.

"Dualisme ini harus diselesaikan segera. Jika tidak, masyarakat akan terus bertanya-tanya, dan potensi konflik semakin besar," tutup Piki.