Kapan Program Makan Bergizi Gratis di Lebong Dilaksanakan?

LEBONG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional telah dimulai sejak awal masuk sekolah pada 6 Januari 2025.

Meski, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini belum serentak dilaksanakan di seluruh Provinsi se Indonesia.

Namun, tampaknya di tingkat daerah salahsatunya di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut di tahun 2025 baru tahap uji coba dengan target 15 ribu jumlah siswa/siswi SD dan SMP.

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong, Habibi, S.Pd, pelaksanaan uji coba program ini membutuhkan anggaran sebesar Rp37,5 miliar. Jumlah tersebut dihitung untuk memberikan makan siang bergizi kepada siswa selama satu tahun.

BACA JUGA: Belum Dilaksanakan Secara Serentak, Ini Bocoran Menu Makan Bergizi Gratis

Habibi menjelaskan bahwa anggaran tersebut dihitung bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong dengan estimasi biaya satu porsi makan siang sebesar Rp10 ribu. Dengan total 15 ribu siswa, anggaran yang diperlukan setiap harinya adalah Rp150 juta.

"Dalam satu bulan masa aktif belajar sekitar 25 hari, sehingga membutuhkan Rp3,75 miliar. Jika dihitung untuk satu tahun masa belajar selama 10 bulan, total anggaran mencapai Rp37,5 miliar," ungkap Habibi, Selasa (7/1/2025).

Habibi menambahkan, meski perhitungan anggaran sudah dilakukan, sumber dana program ini belum ditentukan. Apakah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menunggu instruksi lebih lanjut.

“Jika dibebankan pada APBD Lebong yang hanya sekitar Rp780 miliar, program ini sulit diwujudkan. Harapan kami, program ini bisa dianggarkan melalui APBN,” jelas Habibi.

BACA JUGA:Tak Ada Susu di Hari Pertama Makan Bergizi Gratis di Jakarta

Sementara itu, Dian (40), seorang wali siswa asal Kelurahan Amen, menyampaikan pendapatnya terkait program makan siang gratis ini. Menurutnya, program ini bisa menjadi hal positif jika tidak berdampak pada pembangunan nasional. Namun, jika berdampak negatif pada sektor pembangunan, ia menyarankan agar program tersebut tidak dijalankan.

"Kalau dampaknya buruk pada pembangunan, lebih baik tidak usah. Anak-anak masih bisa membawa bekal dari rumah,” katanya.

Lebih lanjut, Dian menilai anggaran yang besar untuk program ini lebih baik dialihkan untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pembangunan.

“Dengan membuka lapangan kerja baru, manfaatnya bisa lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.