Diduga Manipulasi Absensi, Pegawai Dinas PMD Jarang "Ngantor"
![](https://radarlebong.bacakoran.co/upload/36b89c6aad0c948d23e9b172b783f6af.jpeg)
PMD: Terlihat hanya beberapa ASN di Dinas PMD Lebong yang aktif masuk kantor.-(carles/rl)-
RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Dari sebanyak 19 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lebong, hanya 8 hingga 9 orang yang secara konsisten aktif hadir di kantor.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Dinas PMD, Dodi Irawan, ST, saat diwawancarai Radar Lebong pada 18 Juli 2024.
Dikatakan Dodi Irawan, jumlah ASN di kantor Dinas PMD sebenarnya ada 19 orang, namun beberapa di antaranya sering melakukan Dinas Luar (DL), termasuk Kepala Dinas (Kadis).
Absensi ASN menggunakan smartphone harus dilakukan di lokasi kantor dinas untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja.
Baca Juga: SDN 21 Lebong Siapkan Regu Baris-Berbaris Meriahkan HUT RI
"Absensi menggunakan smartphone harus dilakukan di kantor, kecuali bagi yang sedang DL. Absensi tidak bisa dilakukan dari jarak jauh atau dimanipulasi," kata Dodi Irawan.
Menurutnya, bahwa tindakan absensi dari jarak jauh menggunakan smartphone adalah salah. Absensi harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.
"Kemarin pagi, hanya 7 orang yang hadir dalam absensi karena beberapa orang tidak memberikan keterangan. Sedangkan Kepala bidang pemerintahan desa tidak hadir, mungkin karena rumahnya jauh," ungkap Dodi Irawan.
Dodi menjelaskan bahwa masalah absensi ini terkait dengan sistem, dan keputusan mengenai pemotongan TPP (Tunjangan Prestasi Pegawai) bukan kewenangan Dinas PMD, melainkan BKPSDM dan Kominfo.
"Jika ada yang memanipulasi absensi, itu bukan kebijakan kami. Kebijakan tersebut ada di tangan BKPSDM, Kominfo, dan Inspektorat. Mereka yang hadir tetapi tidak bertanggung jawab akan ditindak," jelas Dodi.
Dodi menambahkan bahwa rata-rata hanya 8 hingga 9 orang ASN yang aktif absen pagi secara bergantian setiap harinya. Jika Kepala Dinas memberikan ultimatum, maka kehadiran di kantor akan meningkat.
"Jika Pak Kadis mengultimatum, kantor akan lebih ramai," tutup Dodi Irawan. (*)