2 Kali Mediasi Deadlock,Pemkab Lebong Tunggu Kelanjutan Gugatan di MK

Reporter: Amri Rakhmatullah |

Editor: Reni Apriani |

Senin , 15 Jul 2024 - 22:01

Plt Kabag Hukum Setkab Lebong, Zeka Eliya, SH dan Kabag Pemerintahan Setkab Lebong Herru Dana Putra, SE, M.AK mengaku belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan sengketa tapal batas Lebong-Bengkulu Utara di MK.-foto :amri rakhmatullah/radar lebong-

2 kali mediasi deadlock,pemkab lebong tunggu kelanjutan gugatan di mk                            radarlebong.bacakoran.co - pemkab lebong masih menunggu tindak lanjut pasca upaya mediasi atas putusan sela mk yang sudah dilakukan 2 kali deadlock baik dari pemkab lebong dan pemkab bengkulu utara.
dimana, diketahui mediasi pertama difasilitasi oleh gubernur bengkulu pada 6 juni 2024 dan mediasi kedua difasilitasi oleh kemendagri pada 14 juni 2024.
plt kabag hukum setkab lebong, zeka eliya, sh, mengatakan jika sengketa tapal batas antara kabupaten lebong dengan bengkulu utara dipastikan bakal ditentukan lewat putusan mk.
apalagi dari 2 kali dilaksanakan mediasi yang sudah dilakukan tidak ada titik temu atau deadlock. 
baca juga:gugatan tapal batas lebong-bengkulu utara tunggu putusan mk
"hanya saja sejauh ini, kami belum menerima informasi lebih lanjut. kami masih menunggu jadwalnya," kata zeka.
namun demikian, lanjut zeka, pihaknya tetap optimis gugatan yang sudah disampaikan ke mk bisa dikabulkan dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk kabupaten lebong.
"untuk proses persidangannya sendiri sepenuhnya diserahkan kepada ihza & ihza law firm yang sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum pemkab lebong," singkat zeka.
hal senada juga disampaikan oleh kabag pemerintahan setkab lebong herru dana putra, se, m.ak yang mengatakan pihaknya tetap stand by menyiapkan data-data yang memungkinkan dibutuhkan dalam gugatan di mk. hanya saja hingga saat ini pihaknya juga belum mendapatkan informasi terkait progres gugatan di mk.
baca juga:pekan depan pemkab lebong sampaikan hasil putusan sela tabat mk ke yusril ihza 
"kami masih menunggu. yang jelas kami di bagian pemerintahan posisinya stand by menyiapkan data-data jika memang nantinya diperlukan," jelasnya
ditambahkan heru, untuk kita ketahui dalam putusan sela mk diketahui gubernur bengkulu diberikan waktu 3 bulan terhitung 22 maret 2024 untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara pemkab lebong dengan pemkab
bengkulu utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah kabupaten bengkulu utara di bawah supervisi kementerian dalam negeri. 
selain itu dalam amar putusan itu juga memerintahkan kepada gubernur provinsi bengkulu untuk melaporkan kepada mahkamah mengenai hasil mediasi antara pemkab lebong dengan pemkab bengkulu utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak mediasi selesai dilakukan. 
hanya saja dari mediasi yang dilaksanakan oleh gubernur bengkulu pada kamis 6 juni 2024 lalu berjalan deadlock. dan dilanjukan dengan mediasi yang dilaksanakan oleh kemendagri pada 14 juni 2024, juga berakhir deadlock. 
diketahui dalam permohonan perkara nomor 71/puu-xxi/2023 yang dilayangkan pemkab lebong di mk tidak hanya pada permendagri nomor 20 tahun 2015 tentang tapal batas lebong dengan bengkulu utara.
melainkan undang-undang dari pembentukan kabupaten bengkulu utara itu sendiri yang dianggap tidak tegas dalam batas-batas wilayahnya. hal inilah yang dinilai menjadi pokok polemik dan terus diperdebatkan hingga saat ini.
permohonan uji materi atau judicial review ini dilakukan guna mengembalikan wilayah kecamatan padang bano dan sebagian wilayah 18 desa di 6 kecamatan lainnya di kabupaten lebong yang masuk ke dalam cakupan wilayah kabupaten bengkulu utara.
dalam permohonan pengujian yang disampaikan ke mk itu adalah terkait dengan undang-undang pembentukan kabupaten bengkulu utara.
yaitu undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat no. 4 tahun 1956 (lembaran-negara tahun 1956 
no. 55), undang-undang darurat no. 5 tahun 1956 (lembaran-negara tahun 1956 no. 56) dan undang-undang darurat no. 6 tahun 
1956 (lembaran-negara tahun 1956 no. 57) tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja, dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selatan,
sebagai undang-undang (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 73, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1821). 
"pada intinya saat ini pemkab lebong masih menunggu informasi lebih lanjut terkait tindaklanjut dari perkara ini," demikiannya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Selasa 16 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan