Seusai Bertemu DPR RI & KemenPAN-RB, Ketum P-PPPK Tersenyum Lebar, Honorer Lega

Reporter: |

Editor: |

Senin , 08 Jul 2024 - 23:26

Ketum PPPK RI Teten Nurjamil menyerahkan dokumen kepada Mardani Ali Sera. -Foto dok. Persatuan PPPK RI-

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Ketum P-PPPK RI Teten Nurjamil tersenyum lebar seusai bertemu DPR RI dan KemenPAN-RB. Honorer pun bisa tersenyum lega.

Teten mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dan Staf ahli MenPAN-RB.

Dari hasil pertemuan tersebut ada sejumlah informasi penting yang diperoleh terkait nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan honorer.

"Alhamdulillah hasil pertemuan Persatuan PPPK (P-PPPK) RI dengan Pak Mardani dan staf ahli MenPAN-RB Bu Hesti dan Pak Yoga cukup membuat kami lega," kata Teten kepada JPNN.com, Senin (8/7).

Dia menyebutkan RPP Manajemen ASN saat ini sudah sampai uji publik. Baik dari DPR maupun KemenPAN-RB memastikan PPPK mendapatkan pensiun, tidak ada pembatasan perjanjian kerja.

Hal-hal lain terkait tunjangan dan seragam PPPK, lanjutnya, DPR RI akan mendorong pemda segera membuat regulasi Pergub/Perbub/Perwalikota terkait tunjangan daerah serta aturan seragam ASN PPPK.

Teten mengungkapkan baik DPR maupun KemenPAN-RB menyampaikan setelah uji publik, RPP Manajemen ASN akan masuk tahap harmonisasi yang dilakukan bersama Kementerian Sekretariat Negara.

"Pak Mardani berjanji usulan kami agar dibuatkan regulasi mengenai hak-hak dan kewajiban ASN PPPK yang sama dengan ASN PNS, seperti aturan pangkat, golongan dan jabatan ASN PPPK, dan lain-lain akan disampaikan dalam rapat Komisi II DPR dengan MenPAN-RB Azwar Anas, " bebernya.

Begitu juga dengan soal seragam ASN PPPK, lanjutnya, Fraksi PKS dan Komisi II DPR RI akan menyurati MenPAN-RB agar KemenPAN-RB memberikan surat edaran kepada kepala daerah.

Terkait masa kontrak, ujar Teten, KemenPAN-RB menegaskan tidak ada pemutusan perjanjian kerja, selama masih bekerja dengan baik dan disiplin. Bila ada pemutusan dan tanpa alasan yang mendasar, bisa dilaporkan.

Bagaimana dengan nasib honorer? KemenPAN-RB menyatakan telah menyiapkan regulasi untuk tenaga administrasi dari honorer K2 dan honorer lainnya dalam pengadaan PPPK 2024.

KemenPAN-RB sudah mempersiapkan regulasi bagi tenaga teknis dengan 4 jalur, yaitu:

1. Operator sekolah umum operasional bagi SD dan SMP.

2. Pengadaan tenaga usaha perkantoran dan non-sekolah

3. Pengelola Pelayanan Operasional (D-III)

4. Penata Pelayanan Operasional (S-1 sederajat).

"KemenPAN-RB juga menegaskan honorer yang sudah P1 di CAT 2023 akan mendapatkan prioritas ASN PPPK 2024," ucapnya.

Mengenai seragam bagi ASN PPPK yang merujuk Permendagri Nomor 6 Tahun 2021, KemenPAN-RB maupun Mardani menegaskan dikembalikan pada aturan daerah masing-masing dan internal lembaga.

Dalam pertemuan dengan staf ahli MenPAN-RB, Teten juga sempat menanyakan penyesuaian ijazah bagi ASN PPPK. Jawaban KemenPAN-RB adalah bisa dilakukan melalui uji kompetensi bagi S1 ke S2.

"Bagi tenaga teknis/kesehatan D2/D3 bisa sertakan S1 disaat perpanjangan SK PPPK 1-5 tahun, " pungkas Teten Nurjamil. (jp)

seusai bertemu dpr ri & kemenpan-rb, ketum p-pppk tersenyum lebar, honorer lega                            radarlebong.bacakoran.co - ketum p-pppk ri teten nurjamil tersenyum lebar seusai bertemu dpr ri dan kemenpan-rb. honorer pun bisa tersenyum lega. teten mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan anggota komisi ii dpr ri mardani ali sera dan staf ahli menpan-rb. dari hasil pertemuan tersebut ada sejumlah informasi penting yang diperoleh terkait nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) dan honorer. "alhamdulillah hasil pertemuan persatuan pppk (p-pppk) ri dengan pak mardani dan staf ahli menpan-rb bu hesti dan pak yoga cukup membuat kami lega," kata teten kepada jpnn.com, senin (8/7). dia menyebutkan rpp manajemen asn saat ini sudah sampai uji publik. baik dari dpr maupun kemenpan-rb memastikan pppk mendapatkan pensiun, tidak ada pembatasan perjanjian kerja.hal-hal lain terkait tunjangan dan seragam pppk, lanjutnya, dpr ri akan mendorong  pemda segera membuat regulasi pergub/perbub/perwalikota terkait tunjangan daerah serta aturan seragam asn pppk. teten mengungkapkan baik dpr maupun kemenpan-rb menyampaikan setelah uji publik, rpp manajemen asn akan masuk tahap harmonisasi yang dilakukan bersama kementerian sekretariat negara. "pak mardani berjanji usulan kami agar dibuatkan regulasi mengenai hak-hak  dan kewajiban asn pppk yang sama dengan asn pns, seperti aturan pangkat, golongan dan jabatan asn pppk, dan lain-lain akan disampaikan dalam rapat komisi ii dpr dengan menpan-rb azwar anas, " bebernya. begitu juga dengan soal seragam asn pppk, lanjutnya, fraksi pks dan komisi ii dpr ri akan menyurati menpan-rb agar kemenpan-rb memberikan surat edaran kepada kepala daerah. terkait masa kontrak, ujar teten, kemenpan-rb menegaskan tidak ada pemutusan perjanjian kerja, selama masih bekerja dengan baik dan disiplin. bila ada pemutusan dan tanpa alasan yang mendasar, bisa dilaporkan. bagaimana dengan nasib honorer? kemenpan-rb menyatakan telah menyiapkan regulasi untuk tenaga administrasi dari honorer k2 dan honorer lainnya dalam pengadaan pppk 2024.kemenpan-rb sudah mempersiapkan regulasi bagi tenaga teknis dengan 4 jalur, yaitu:1. operator sekolah umum operasional bagi sd dan smp. 2. pengadaan tenaga usaha perkantoran dan non-sekolah3. pengelola pelayanan operasional (d-iii)4. penata pelayanan operasional (s-1 sederajat)."kemenpan-rb juga menegaskan honorer yang sudah p1 di cat 2023 akan mendapatkan prioritas asn pppk 2024," ucapnya. mengenai seragam bagi asn pppk yang merujuk permendagri nomor 6 tahun 2021, kemenpan-rb maupun mardani menegaskan dikembalikan pada aturan daerah masing-masing dan internal lembaga. dalam pertemuan dengan staf ahli menpan-rb, teten juga sempat menanyakan penyesuaian ijazah bagi asn pppk. jawaban kemenpan-rb adalah bisa dilakukan melalui uji kompetensi bagi s1 ke s2. "bagi tenaga teknis/kesehatan d2/d3 bisa sertakan s1 disaat perpanjangan sk pppk 1-5 tahun, " pungkas teten nurjamil. (jp)

Tag

Share