SILPA APBD Lebong 2023 Capai Rp 30,9 M

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong yang dipimpin oleh Wakil Bupati Lebong Drs. Fahrurrozi, M.Pd menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong lewat sidang paripurna yang dilaksanakan, Senin 29 April 2024. 

Wakil Bupati Lebong Drs. Fahrurrozi M.Pd, menjelaskan realisasi pendapatan daerah tahun 2023 lalu yaitu sebesar Rp 663.930.895.841 atau 96,28 persen dari target anggaran Rp 689.578.383.904.

Sementara realisasi belanja daerah yaitu 668.072.314.861 atau 92,71 persen dari target anggaran 720.567.734.466.

Kemudian, kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 30.989.350.562 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran atau (SILPA) dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

Baca Juga: 1 Kandidat Mantapkan Maju Calon Bupati Lebong

"Kami menganggap penyampaian laporan ini bukan sekedar formalitas pertanggungjawaban,  melainkan sebuah laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang transparan dan akuntabel," jelas Wabup. 

Lanjut Wabup Fahrurrozi, dirinya mengklaim jika 12 program prioritas Pemkab Lebong tahun 2021-2026 saat ini sudah berprogres diangka 90 persen.

Adapun 12 program prioritas Pemkab Lebong tahun 2021-2026 itu adalah pemberdayaan dan pengambangan koperasi, UMKM, IKM serta digitalisasi ekonomi, peningkatan produksi dan nilai tambah sektor-sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan).

Kemudian program prioritas rehabilitasi, perlindungan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial, pemantapan infrastruktur strategis penunjang perekonomian daerah, peningkatan akses infrastruktur layanan dasar. 

Selanjutnya program prioritas peningkatan akses layanan pendidikan, program prioritas peningkatan akses layanan kesehatan, program prioritas peningkatan kualitas dan produksifitas tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas SDM aparatur dan penataan birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan.

"Program yang sudah berhasil tentu akan kita tingkatkan, yang belum kita dorong agar bisa terlaksana maksimal. Tidak mungkin kami meninggalkan program yang sudah disusun," kata wabup. 

Sementara itu Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, S.Sos,  menyampaikan LKPj tahun anggaran 2023 yang sudah mereka terima nantinya akan dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh Badan Musyawarah(Banmus) DPRD Lebong. Jika dalam pembahasan ini nantinya dirasa perlu untuk memanggil eksekutif, akan kita panggil dan dibahas bersama.

"Pada intinya LKPj tahun anggaran 2023 sudah kita terima dan akan kami tindaklanjuti," singkat Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen. (*)