Istana Sudah Membahas Program Makan Siang Gratis, Apakah Itu Tak Mendahului KPU?

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Program makan siang gratis dari calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah dibahas dalam sidang kabinet paripurna membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).

"Dibahas RKP, ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo termasuk makan siang (gratis), tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia seusai mengikuti sidang.

Dia mengatakan pembahasan RKP 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.

Mengenai fakta bahwa perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait perolehan suara Pilpres 2024 yang belum final, Bahlil mengatakan bahwa pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 untuk mengantisipasi dan sebagai asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Baca Juga: Balapan MotoGP Belum Mulai, Bos Yamaha kok Bilang Begini

Bahlil menilai pembahasan program makan siang gratis itu tidak mendahului KPU RI, sebab hal itu hanya sebagai langkah antisipasi, simulasi, dan rancangan saja.

"Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja," katanya.

Saat ditanya apakah sidang kabinet paripurna turut membahas program calon presiden dan wakil presiden lain, Bahlil mengatakan bahwa ia tidak mengetahui secara detail.

"Tadi kan rancangan umum saja belum detail. Detailnya belum tahu karena saya bukan tim teknis," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, begitu masa jabatan Presiden Jokowi selesai pada Oktober 2024, maka otomatis presiden terpilih akan menjalankan apa yang dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna saat ini.

Senada, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memang membahas program-program prioritas presiden terpilih mendatang.

Berkaitan dengan program makan siang gratis, ia menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sudah memiliki data terkait jumlah ibu hamil hingga balita, serta anak-anak sekolah mulai dari TK, SD dan SMP. Dari data yang ada bisa dihitung anggaran untuk makan siang gratis.

“Jadi, terkait program, kami lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” ujarnya.

Airlangga juga menyampaikan, anggaran untuk program makan siang gratis berkisar Rp 15 ribu per anak, di luar anggaran untuk program susu gratis.

"Per anak kira-kira Rp15 ribu," kata Airlangga.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa pemenuhan gizi dari program makan siang gratis yang digagas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran belum dibicarakan oleh jajaran menteri kabinet.

"Itu belum dibicarakan, ya. Itu belum dibicarakan," kata Budi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Budi mengatakan bahwa program makan gratis memang dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2025 pada Senin (26/2) lalu.

Budi menjelaskan bahwa APBN 2025 disiapkan dengan memperhitungkan anggaran untuk transisi pemerintahan selanjutnya.

Menurut Budi, program pemenuhan gizi untuk bayi dan ibu hamil, terutama dalam pengentasan kasus stunting masih terus berjalan.

Pada pemerintahan selanjutnya, program pemenuhan gizi itu ditambah bukan hanya balita, tetapi juga anak-anak melalui program makan siang.

"Jadi, ini sudah ada sekarang ditambah bukan hanya balita, tetapi di atas balita juga ingin kami tambah dengan program makan siang," kata Budi.

Dia juga menyikapi pernyataan Menko Perekonomian Airlangga yang menyampaikan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis berkisar Rp 15 ribu per anak.

Saat ditanya terkait pemenuhan gizi berdasarkan anggaran tersebut, Menkes Budi menilai perhitungan untuk masing-masing daerah bisa saja berbeda.

"Kalau di Jogja, ya mungkin cukup," kata Budi. (jp)